Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid menekankan pentingnya akses internet yang merata di seluruh Indonesia sebagai fondasi utama transformasi digital. Pernyataan ini disampaikan saat berinteraksi dengan siswa dan guru SD Inpres 9 Halmahera Barat melalui program Bakti Aksi.

"Konektivitas adalah prasyarat utama transformasi digital. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik. Oleh karena itu, kami berkomitmen memastikan ketersediaan koneksi internet, bahkan hingga wilayah perbatasan," ujar Meutya.

Pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), termasuk Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, menjadi fokus utama pemerintah. Program pembangunan BTS Universal Service Obligation (USO) merupakan langkah nyata untuk mempersempit kesenjangan digital.

Namun, Menkominfo juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan peningkatan literasi digital masyarakat. Tujuannya agar internet tidak hanya menjadi fasilitas, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas hidup.

"Ketersediaan jaringan saja tidak cukup. Masyarakat perlu diedukasi tentang cara menggunakan internet secara bijak agar terhindar dari konten negatif dan memanfaatkannya untuk hal-hal produktif," jelas Meutya.

Dalam dialog virtual tersebut, Kepala Sekolah SD Inpres 9 Halmahera Barat, Nurul, menyampaikan apresiasi atas bantuan akses internet yang diberikan melalui program Bakti Aksi. Ia menyebutkan bahwa siswa kini dapat mengikuti kelas online dan ujian berbasis digital, sementara guru dapat lebih mudah mengikuti pelatihan daring.

Menkominfo juga berinteraksi dengan warga Desa Idamdehe Gamsugi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menyebarkan pemahaman tentang pemanfaatan internet yang sehat, terutama bagi anak-anak.

"Kami berharap orang tua dan karang taruna dapat mendampingi anak-anak dalam menggunakan internet, memastikan mereka mengakses situs-situs edukatif, bukan hanya media sosial," imbuhnya.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), sebagai unit di bawah Kemenkominfo, bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T. Bakti membangun jaringan telekomunikasi di wilayah non-komersial yang belum terjangkau oleh operator seluler.

Meutya menekankan bahwa transformasi digital di Indonesia membutuhkan waktu, konsistensi, dan kolaborasi dari semua pihak. Selain pembangunan jaringan, keberlanjutan koneksi, serta kecepatan dan kualitasnya juga harus terjamin.

"Kita ingin mewujudkan transformasi digital yang inklusif, tidak hanya untuk kota-kota besar, tetapi juga untuk desa-desa dan sekolah-sekolah di seluruh pelosok negeri," pungkas Meutya.

Direktur Utama Bakti, Fadhilah Mathar, menambahkan bahwa hingga 10 Juni 2025, sebanyak 27.858 lokasi layanan publik telah terhubung ke internet melalui satelit SATRIA-1. Selain itu, 6.747 desa kini telah menikmati koneksi internet dan jaringan seluler.

"Ini adalah hasil kerja keras bersama dan menjadi tonggak penting dalam pemerataan akses digital di Indonesia," kata Fadhilah saat meninjau lokasi layanan di Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang.

Untuk mendukung program pemerintah dalam pemerataan akses internet di seluruh Indonesia, Kemenkominfo juga melakukan berbagai upaya lain seperti:

• Pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi
• Pemberian subsidi bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses internet
• Pelaksanaan program literasi digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan internet secara bijak
• Pengawasan terhadap konten-konten negatif di internet
• Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil