Gugatan Jusuf Hamka terhadap Hary Tanoe: Sengketa Transaksi Keuangan Tahun 1999 Dianggap Kedaluwarsa

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tengah menghadapi gugatan yang diajukan oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), perusahaan milik pengusaha jalan tol Jusuf Hamka, terhadap Hary Tanoesoedibjo dan PT MNC Asia Holding Tbk. Gugatan ini terkait transaksi penerbitan surat berharga yang terjadi pada Mei 1999, melibatkan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) senilai USD 28 juta. Pihak CMNP mengklaim mengalami kerugian hingga Rp 103,4 triliun akibat ketidakmampuan mencairkan NCD tersebut, yang diduga palsu dan diterbitkan oleh Unibank, yang kemudian ditetapkan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) pada Oktober 2001.

Namun, kuasa hukum PT MNC Asia Holding Tbk, Hotman Paris Hutapea, membantah seluruh klaim tersebut. Dalam jumpa pers di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025), Hotman Paris tegas menyatakan bahwa gugatan tersebut sudah kedaluwarsa, baik dari sisi pidana maupun perdata. Ia berpendapat bahwa tindak pidana, jika ada, telah melewati batas waktu 12 tahun yang ditentukan. Lebih lanjut, Hotman Paris menjelaskan bahwa peran Hary Tanoe dalam transaksi tersebut hanyalah sebagai perantara (broker), dan seluruh transaksi keuangan dilakukan langsung antara CMNP dan Unibank. Ia juga menekankan bahwa MNC Group memiliki bukti-bukti lengkap atas transaksi tersebut, termasuk hasil audit dan tanda tangan dari direksi CMNP dan Unibank yang mengkonfirmasi kesepakatan penerbitan surat berharga pada tahun 1999. Bukti-bukti ini, kata Hotman Paris, menunjukkan tidak adanya keterlibatan Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding dalam permasalahan pencairan NCD yang dikemukakan oleh pihak CMNP.

Kronologi Permasalahan:

• Mei 1999: Terjadi transaksi pertukaran surat berharga antara CMNP dan Hary Tanoe. CMNP menyerahkan MTN dan obligasi, sementara Hary Tanoe memberikan NCD senilai USD 28 juta.
• Oktober 2001: Unibank, penerbit NCD, ditetapkan sebagai BBKU.
• 22 Agustus 2002: CMNP gagal mencairkan NCD miliknya.
• Maret 2025: CMNP mengajukan gugatan kepada Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding Tbk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menuntut ganti rugi sebesar Rp 103,4 triliun.

Poin-poin penting yang diperdebatkan:

• Kedaluwarsa Gugatan: Pihak MNC Group berpendapat gugatan telah kedaluwarsa, baik secara pidana maupun perdata.
• Peran Hary Tanoe: Pihak MNC Group menegaskan Hary Tanoe hanya bertindak sebagai perantara, bukan pihak yang bertanggung jawab atas gagal cairnya NCD.
• Legalitas NCD: Pihak CMNP menduga NCD yang diberikan Hary Tanoe palsu dan diterbitkan tidak sesuai peraturan Bank Indonesia.
• Bukti Transaksi: Baik pihak CMNP maupun MNC Group mengklaim memiliki bukti-bukti yang mendukung klaim masing-masing.

Kasus ini menyoroti kompleksitas transaksi keuangan dan pentingnya dokumentasi yang memadai dalam setiap kesepakatan bisnis. Keputusan pengadilan akan menjadi penentu siapa yang benar dan akan menjadi preseden hukum di masa mendatang terkait sengketa transaksi surat berharga yang telah berlangsung lama.