Pemerintah Kota Madiun tengah mempertimbangkan regulasi baru terkait penyelenggaraan acara hajatan. Walikota Madiun, Maidi, mengusulkan agar penyajian makanan prasmanan diganti dengan sistem kardus makanan. Kebijakan ini bukan tanpa alasan, melainkan didorong oleh dua permasalahan utama yang dihadapi kota tersebut: volume sampah yang terus meningkat dan tingginya kasus hipertensi di kalangan warga.

Tumpukan Sampah dan Beban Lingkungan

Salah satu alasan utama Maidi mengusulkan perubahan ini adalah kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo yang sudah sangat memprihatinkan. TPA tersebut telah kelebihan kapasitas, dengan gunungan sampah mencapai ketinggian 20 meter. Menurut Maidi, budaya masyarakat yang cenderung menggelar hajatan besar-besaran dengan hidangan prasmanan turut menyumbang pada masalah ini. Sisa makanan dari acara-acara tersebut seringkali terbuang percuma dan akhirnya menumpuk di TPA.

"Banyak yang gengsi, maunya pernikahan besar-besaran. Akhirnya, makanan sisa sangat banyak. Kondisi budaya seperti ini harus diubah," tegas Maidi. Ia berencana mengeluarkan peraturan walikota (Perwal) yang membatasi penyajian makanan prasmanan di hajatan. "Hajatan boleh di gedung, tetapi jangan prasmanan. Pakai kardus saja," imbuhnya.

Hipertensi dan Pola Makan yang Tidak Sehat

Selain masalah sampah, Maidi juga menyoroti tingginya angka penderita hipertensi di Kota Madiun. Ia menduga, pola makan yang tidak teratur dan berlebihan, terutama saat menghadiri acara hajatan dengan hidangan prasmanan, menjadi salah satu faktor penyebabnya. Masyarakat cenderung mengonsumsi makanan dalam jumlah banyak tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup.

Dengan sistem kardus makanan, Maidi berharap porsi makan dapat lebih terkontrol dan masyarakat dapat membawa pulang makanan sisa untuk dinikmati bersama keluarga di rumah. Hal ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan makanan dan mendorong pola makan yang lebih sehat.

Imbauan Sejak 2023

Sebenarnya, ide ini bukan barang baru. Pada tahun 2023, Maidi sudah pernah mengimbau masyarakat Madiun untuk mengganti prasmanan dengan nasi kotak saat hajatan. Saat itu, alasan utamanya adalah kenaikan harga beras. Dengan nasi kotak, masyarakat diharapkan lebih hemat dalam penggunaan beras karena makanan dapat dibawa pulang dan dinikmati bersama keluarga.

"Di Madiun, kalau orang mantu (hajatan), saya minta untuk tidak prasmanan. Harus pakai boks. Kenapa pakai kotak makan? Agar bisa dibawa pulang untuk dimakan se-rumah. Jadi hemat. Sehingga beras yang sudah jadi nasi dan lauk tidak dibuang," jelas Maidi pada tahun 2023.

Ia menambahkan, jika penyelenggara hajatan memiliki kemampuan ekonomi lebih, mereka dapat menyediakan kardus makanan berukuran besar agar seluruh anggota keluarga dapat menikmati hidangan tersebut.

Profil Maidi

Maidi bukanlah sosok baru di pemerintahan Kota Madiun. Sebelum terjun ke dunia politik, ia merupakan seorang guru geografi di SMAN 1 Kota Madiun. Kariernya terus menanjak hingga akhirnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Madiun selama sembilan tahun. Pada tahun 2018, ia berhasil memenangkan pilkada dan menjadi Walikota Madiun bersama wakilnya, Inda Raya. Pada pilkada serentak 2024, Maidi kembali terpilih sebagai walikota, kali ini berpasangan dengan Bagus Panuntun. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Maidi tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 18.414.126.698 pada awal September 2024. Pasangan Maidi-Panuntun didukung oleh 11 partai politik dalam pilkada serentak 2024.

Berikut adalah ringkasan alasan Walikota Maidi melarang prasmanan di hajatan:

• Menghemat Pangan: Makanan yang disajikan akan habis dan tidak terbuang.
• Mengurangi Sampah: Makanan sisa dapat dibawa pulang, mengurangi beban TPA.
• Meningkatkan Kesehatan: Mengontrol porsi makan dan mendorong pola makan sehat.