Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk membentuk sebuah komisi film yang diharapkan dapat menjadi katalisator bagi perkembangan industri perfilman di ibu kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan bahwa inisiatif ini ditargetkan untuk terealisasi pada tahun 2027.

Hal ini diungkapkan saat diskusi 'Mengembangkan Jakarta Kota Sinema' di Jakarta Future Festival, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (15/6/2025).

Rano Karno menuturkan, pembentukan komisi film ini terinspirasi dari keberhasilan model serupa yang telah diterapkan di kota-kota besar dunia yang memiliki industri perfilman maju, seperti Busan, Tokyo, Hong Kong, dan Belanda. Menurutnya, keberadaan komisi film menjadi fondasi penting dalam mendukung dan mengembangkan ekosistem perfilman yang sehat.

"Di seluruh dunia, di setiap kota yang maju Busan Festival punya film commission, Tokyo dia ada film commission, Hongkong dia ada film commission, Netherland dia ada film commision," ujar Rano.

Komisi film ini nantinya akan memiliki peran strategis dalam mengatur dan memfasilitasi berbagai aspek terkait produksi film di Jakarta. Salah satu contoh sukses yang diangkat adalah Hong Kong Film Commission, yang memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan finansial kepada para produser film muda, hingga mencapai nilai 2 juta dolar AS per film. Rano Karno meyakini bahwa Jakarta memiliki potensi untuk melakukan hal serupa.

"Artinya Jakarta mampu untuk melakukan itu, maaf selama ini pengalaman saya berpuluh-puluh tahun sampai terakhir saya bikin Si Doel Anak Sekolahan, tidak satu pun bank mau kasi kredit untuk pembuatan film sampai hari ini," kata Rano.

Lebih lanjut, Rano Karno menekankan bahwa Jakarta Film Commission akan menjadi sebuah lembaga independen yang dikelola secara profesional, bukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Model pengelolaan ini diharapkan dapat menjamin efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Ia menambahkan bahwa di banyak negara, komisi film didukung oleh pendanaan dari pemerintah kota, meskipun kontribusi terbesar seringkali berasal dari sektor swasta dan investasi. Dengan demikian, kemandirian finansial dan profesionalisme menjadi kunci utama dalam keberhasilan komisi film ini.

"Karena Insyaallah 2027 Jakarta akan membangun Jakarta film commission dengan segala macem aspeknya dan mudah-mudahan kita bisa menjadi penyelenggara festival film internasional," sambungnya.

"Dia akan menjadi lembaga tersendiri tapi yang jelas bukan BUMD, dia harus dikelola oleh profesional," kata Rano.

"Karena di semua kota yang punya film commission. Dia bukannya bahkan di negara lain, kesertaan negara kecil, artinya begini pasti di sana ada pembiayaan, pemerintah biasanya nggak besar, itu kekuatan ada di city gitu," imbuhnya.