Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk mendukung pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang membentang di sepanjang pesisir Jakarta hingga Jawa Timur. Komitmen ini diwujudkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5 triliun setiap tahunnya.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan hal ini dalam forum Future Talk feat Endgame 'What's Jakarta's Future?' yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki. Dalam kesempatan tersebut, Pramono menjelaskan bahwa Jakarta mendapatkan tanggung jawab untuk membangun tanggul laut sepanjang 19 kilometer.

"Jakarta sebelumnya mendapat bagian 12 kilometer, dan baru-baru ini mendapatkan tambahan 7 kilometer, sehingga total menjadi 19 kilometer," ujarnya.

Pramono mengakui bahwa penugasan ini menjadi tantangan tersendiri bagi keuangan daerah. Dengan APBD DKI Jakarta saat ini sebesar Rp 91 triliun, dan proyeksi peningkatan di atas Rp 100 triliun pada tahun depan, Pemprov DKI Jakarta harus mengalokasikan setidaknya Rp 5 triliun per tahun untuk pembangunan tanggul laut tersebut.

"Ini menjadi tantangan bagi kami. Kami akan bekerja keras untuk mewujudkan penugasan dari Bapak Presiden," tegas Pramono.

Pramono menjelaskan bahwa sumber pendanaan untuk proyek ini tidak hanya berasal dari pajak konvensional, tetapi juga dari pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemprov DKI Jakarta berencana membangun empat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) dengan kapasitas masing-masing 2.500 ton sampah per hari, yang diperkirakan menghasilkan sekitar 1.500 megawatt listrik.

"Dengan PLTS, persoalan sampah selesai, kebutuhan listrik terpenuhi, dan pencemaran berkurang. Revenue dari PLTS ini akan digunakan sebagian untuk membangun giant sea wall," jelas Pramono.

Pramono menegaskan bahwa kewajiban Jakarta terbatas pada pembangunan 19 kilometer tanggul laut. Bagian di luar itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang mematangkan rencana pembangunan, mengingat adanya perubahan penugasan yang baru diterima dalam satu atau dua minggu terakhir.

Secara rinci, strategi pendanaan proyek tanggul laut raksasa ini mencakup:

• Pajak Daerah: Sumber pendapatan konvensional dari pajak tetap menjadi andalan utama.
• Pengelolaan Sampah: Inisiatif konversi sampah menjadi energi listrik melalui pembangunan PLTS akan memberikan kontribusi signifikan.
• Efisiensi Anggaran: Pemprov DKI Jakarta akan berupaya meningkatkan efisiensi anggaran untuk memaksimalkan alokasi dana bagi proyek strategis ini.

Dengan strategi pendanaan yang komprehensif dan komitmen yang kuat, Pemprov DKI Jakarta optimis dapat menyelesaikan pembangunan tanggul laut raksasa sesuai dengan target yang ditetapkan.