Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memacu pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia sebagai upaya memperluas akses layanan digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, konektivitas internet yang memadai merupakan fondasi utama bagi keberhasilan transformasi digital di Indonesia.

"Transformasi digital tidak akan terwujud tanpa adanya konektivitas yang merata," tegas Meutya Hafid. Ia menambahkan bahwa visi Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik, yang mengharuskan kesiapan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok dan perbatasan negara. Pernyataan ini disampaikan saat Meutya berinteraksi dengan siswa SD Inpres 9 Halmahera Barat melalui program Bakti Aksi.

Program ini menandai perluasan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) Universal Service Obligation (USO) di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan), termasuk Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Inisiatif ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan digital dan membuka peluang bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses informasi dan layanan online.

Seiring dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pemerintah juga mengintensifkan program literasi digital. Upaya ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan internet secara positif, tepat, dan bertanggung jawab. Meutya mengimbau masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air untuk meningkatkan pemahaman tentang internet. Ia menekankan bahwa internet bukan hanya tentang media sosial, tetapi juga menyediakan akses ke berbagai situs pendidikan dan informasi yang bermanfaat.

Berdasarkan data yang dirilis hingga 10 Juni 2025, Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar, melaporkan pencapaian signifikan dalam pemerataan akses digital di seluruh Indonesia. Dalam kegiatan monitoring konektivitas digital secara daring, Fadhilah menyampaikan bahwa sebanyak 27.858 lokasi layanan publik telah terhubung melalui Satelit Satria-1, dan 6.747 desa kini memiliki akses internet dan sinyal seluler.

Bakti juga menjalin kemitraan dengan Telkomsat untuk memanfaatkan Satelit Merah Putih dalam meningkatkan kecepatan internet di BTS USO yang telah dibangun di daerah pelosok. Pembangunan jaringan internet di wilayah 3T didanai sepenuhnya dari dana Universal Service Obligation (USO), yang berasal dari pungutan 1,25% dari pendapatan kotor operator telekomunikasi. Dana ini dikelola secara transparan oleh Bakti dan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T non-komersial, dengan harapan dapat mewujudkan pemerataan akses internet di seluruh Indonesia.

Pemerintah, melalui program BTS USO, berkomitmen untuk terus memperluas akses internet hingga ke pelosok Nusantara. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mentransformasi pelayanan publik berbasis digital.