Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menunjukkan komitmen serius dalam mendukung inisiatif pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui alokasi anggaran signifikan, mencapai Rp 5 triliun setiap tahunnya.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan komitmen ini dalam sebuah diskusi publik bertajuk Future Talk feat Endgame 'What's Jakarta's Future?' yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat. Menurut Pramono, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang saat ini mencapai Rp 91 triliun dan proyeksi peningkatan di atas Rp 100 triliun pada tahun mendatang, alokasi dana sebesar Rp 5 triliun untuk giant sea wall menjadi prioritas utama.

"APBD Jakarta sekarang ini Rp 91 triliun, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa di atas Rp 100 triliun. Kalau itu bisa dilakukan, maka kami setiap tahun minimum harus spend kurang lebih Rp 5 triliun untuk giant sea wall," ungkap Pramono.

Dalam proyek ambisius ini, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan mandat untuk menyelesaikan konstruksi giant sea wall sepanjang 19 kilometer. Sementara itu, bagian konstruksi lainnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pramono menekankan bahwa pembangunan giant sea wall adalah langkah krusial untuk melindungi Jakarta dari potensi bencana akibat naiknya permukaan air laut, terutama di wilayah pesisir utara.

"Dan itu apakah Jakarta mampu atau tidak? Tentunya ini menjadi tantangan bagi kami. Dan kami akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi penugasan dari Bapak Presiden," tegas Pramono.

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa pendanaan proyek giant sea wall akan didukung oleh skema pendanaan berkelanjutan yang melibatkan berbagai sumber, termasuk hasil dari inovasi energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berbasis pengolahan sampah. Pemprov Jakarta berencana membangun empat PLTS dengan kapasitas total sekitar 1.500 megawatt.

"Kita bangun empat PLTS, satu PLTS feeder per hariannya 2.500 itu kurang lebih mungkin sekitar 1.500 megawatt. Maka persoalan sampah selesai, persoalan listriknya terpenuhi, pencemarannya juga akan berkurang banyak, dan itu kemudian kan ada revenue buat Jakarta," jelas Pramono.

Pendapatan dari PLTS ini, menurut Pramono, akan dialokasikan sebagian untuk membiayai pembangunan giant sea wall. Ia berharap bahwa proyek ini tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga mendorong kemandirian fiskal daerah melalui pengelolaan sumber daya yang terintegrasi.

Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menegaskan bahwa Pemprov Jakarta siap mendukung arahan pemerintah pusat terkait pendanaan proyek giant sea wall. Gubernur Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan perwakilan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas kontribusi Jakarta dalam proyek strategis nasional ini. Dukungan ini menjadi bukti komitmen Pemprov Jakarta dalam mewujudkan Jakarta yang aman dan berkelanjutan di masa depan.