Pemerintah terus berupaya menekan angka pelanggaran truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dinilai merugikan negara dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menekankan pentingnya integrasi data antara angkutan umum dan angkutan barang sebagai langkah awal untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelanggaran ODOL.

"Integrasi data ini krusial untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan akurat," ujar Dudy dalam keterangan resminya. Ia menambahkan bahwa sinergi antara berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian dan dinas perhubungan daerah, menjadi kunci keberhasilan program penertiban ODOL ini. Pengawasan yang dilakukan secara digital diharapkan dapat meminimalisir celah bagi para pelanggar.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebelumnya telah menargetkan implementasi penuh program Zero ODOL pada tahun 2026. AHY mengakui bahwa proses implementasi berjalan bertahap karena melibatkan koordinasi lintas sektoral yang kompleks. Pemerintah juga melibatkan pelaku usaha logistik dalam proses perumusan kebijakan agar program Zero ODOL dapat berjalan efektif tanpa mengganggu kelancaran distribusi barang.

AHY menekankan pentingnya dialog dengan para pengusaha logistik untuk mencari solusi terbaik. Pemerintah memahami bahwa penertiban ODOL dapat berdampak pada operasional bisnis mereka, sehingga perlu ada penyesuaian dan dukungan yang tepat. Beberapa poin penting yang menjadi fokus pembahasan antara pemerintah dan pelaku usaha logistik antara lain:

• Standarisasi Dimensi dan Muatan: Pemerintah akan menetapkan standar yang jelas dan terukur mengenai dimensi dan muatan yang diperbolehkan untuk setiap jenis kendaraan.
• Pengawasan yang Ketat: Peningkatan pengawasan di jalan raya dan pelabuhan untuk mendeteksi pelanggaran ODOL.
• Penegakan Hukum yang Tegas: Pemberian sanksi yang tegas bagi para pelanggar, termasuk pencabutan izin usaha.
• Insentif dan Dukungan: Pemberian insentif bagi perusahaan logistik yang patuh terhadap aturan dan memberikan dukungan untuk transisi ke armada yang sesuai standar.

Integrasi data yang dicanangkan oleh Menteri Perhubungan menjadi langkah krusial dalam mewujudkan pengawasan yang efektif. Data yang terintegrasi akan memungkinkan petugas untuk dengan mudah mengidentifikasi kendaraan yang melanggar aturan ODOL, memantau pergerakan barang, dan menindak pelanggaran dengan cepat dan tepat. Pemerintah optimis bahwa dengan kerja sama yang solid antara semua pihak terkait, program Zero ODOL dapat terwujud dan memberikan manfaat positif bagi keselamatan jalan dan perekonomian nasional.