Kontroversi Pernyataan Fadli Zon Terkait Peristiwa Mei 1998 Memicu Reaksi Keras

Jakarta - Pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang meragukan terjadinya pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998, menuai kecaman dari Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas. Koalisi menilai, pernyataan tersebut sebagai upaya sistematis untuk menghapus jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi pada masa Orde Baru.

Koalisi menyatakan bahwa pernyataan Fadli Zon mencerminkan sebuah usaha terstruktur untuk menghilangkan narasi tentang kekerasan seksual Mei 1998 dan pelanggaran HAM berat lainnya dari catatan sejarah bangsa. Mereka khawatir, upaya ini akan berimplikasi pada revisi buku-buku sejarah yang sedang berlangsung, dengan menghilangkan fakta-fakta penting terkait peristiwa tersebut. Lebih lanjut, koalisi berpendapat bahwa tindakan ini merupakan sebuah kemunduran dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan justru memperkuat budaya maskulinitas yang selama ini dianggap merugikan.

Desakan untuk Memasukkan Kasus Pelanggaran HAM dalam Buku Sejarah

Sebagai seorang menteri, Fadli Zon seharusnya memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM berat, termasuk pemerkosaan massal Mei 1998, tercatat dengan jelas dalam buku sejarah. Penghilangan narasi mengenai peristiwa tragis ini hanya akan memperdalam ketidakadilan dan mengabaikan hak-hak para korban. Koalisi juga menekankan bahwa tindakan tersebut merupakan upaya untuk memutus ingatan kolektif bangsa dan mengkhianati perjuangan para korban yang selama ini menuntut pengakuan, keadilan, kebenaran, dan pemulihan.

Koalisi menekankan pentingnya menghadapi kenyataan bahwa sejarah Indonesia tidak terlepas dari luka para korban dan keluarga korban. Pengakuan terhadap masa lalu yang kelam merupakan langkah penting menuju rekonsiliasi dan persatuan bangsa.

Bukti-Bukti Ilmiah dan Kajian Akademis

Koalisi juga menyoroti bahwa berbagai kajian dan teks akademis yang disusun oleh para peneliti dari dalam dan luar negeri telah membuktikan bahwa pemerkosaan massal atas dasar sentimen etnis pada Mei 1998 benar-benar terjadi. Mereka menyayangkan sikap pemerintah yang seolah-olah menafikan bukti-bukti ilmiah yang telah dikumpulkan secara cermat dan lepas dari konflik kepentingan.

Jika hal ini terus dibiarkan, generasi mendatang akan kehilangan kesempatan untuk belajar dari sejarah dan membawa Indonesia menuju kemajuan sebagai bangsa yang besar.

Bantahan Fadli Zon dan Rencana Penulisan Ulang Sejarah

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara, Fadli Zon mengklaim bahwa peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 tidak memiliki bukti yang kuat. Menurutnya, hal itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah terbukti secara faktual. Fadli Zon juga mengaku pernah membantah keterangan tim pencari fakta yang menyatakan adanya pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.

Pemerintah saat ini tengah menggodok penulisan ulang sejarah melalui Kementerian Kebudayaan. Fadli Zon menyebutkan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia itu akan mengedepankan pendekatan positif ketimbang mencari kesalahan pihak-pihak tertentu dalam sejumlah peristiwa sejarah. Hal ini memicu kekhawatiran dari berbagai pihak bahwa penulisan ulang sejarah tersebut akan menghilangkan fakta-fakta penting terkait pelanggaran HAM di masa lalu.