Metodologi Penghitungan Kemiskinan Nasional: Penjelasan Pemerintah atas Data BPS

Perbedaan signifikan dalam data kemiskinan yang dirilis oleh Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menjadi sorotan. Bank Dunia baru-baru ini memperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194,6 juta jiwa pada Juni 2025. Angka ini kontras dengan data BPS per September 2024 yang menunjukkan tingkat kemiskinan sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menjelaskan bahwa BPS menggunakan metodologi khusus yang dirancang untuk memahami profil kemiskinan di Indonesia, yang berbeda dengan pendekatan Bank Dunia. Juru Bicara PCO, Dedek Prayudi, menjelaskan bahwa BPS menggunakan dua komponen utama dalam penghitungan kemiskinan:

• Garis Kemiskinan Makanan: Komponen ini mengukur kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan kalori harian minimal. Standarnya adalah 2.100 kalori per hari. Individu yang tidak mampu memenuhi standar ini dikategorikan sebagai miskin.
• Garis Kemiskinan Non-Makanan: Komponen ini mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan hunian yang layak.

Kedua komponen ini diintegrasikan dan dikonversi menjadi nilai nominal berdasarkan harga yang berlaku di Indonesia. Hasilnya adalah garis kemiskinan yang digunakan BPS untuk menentukan tingkat kemiskinan nasional. Mereka yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan ini dianggap miskin, menghasilkan angka sekitar 8%.

Dedek Prayudi menekankan bahwa data BPS ditujukan untuk menjadi dasar kebijakan pemerintah, sementara data Bank Dunia lebih berfokus pada perbandingan internasional dan identifikasi kemiskinan ekstrem global. Bank Dunia sendiri mengakui adanya perbedaan antara data kemiskinan mereka dengan data resmi dari masing-masing negara.

Dalam laporannya, Bank Dunia menyatakan bahwa garis kemiskinan nasional lebih akurat untuk mendukung dialog kebijakan dan menargetkan program bagi masyarakat termiskin. Bank Dunia menyadari bahwa garis kemiskinan di setiap negara lebih relevan untuk memahami profil kemiskinan dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Dedek Prayudi menjelaskan bahwa Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan yang seragam untuk semua negara dalam satu kelompok. Garis kemiskinan ini kemudian digunakan untuk menghitung jumlah orang miskin di setiap negara. Namun, pendekatan ini kurang mampu menangkap karakteristik lokal kemiskinan di masing-masing negara. Harga-harga yang digunakan dalam perhitungan Bank Dunia ditetapkan melalui standar tunggal, yang tidak mencerminkan perbedaan harga yang signifikan antar negara akibat faktor-faktor seperti inflasi dan kondisi geografis.

"Data Bank Dunia tidak dapat menangkap karakteristik lokal atau memotret profil kemiskinan di sebuah negara," ujar Dedek Prayudi, menyoroti kelemahan data Bank Dunia dalam konteks ini.