Modus Pengurangan Isi Minyakita Terbongkar: Kemendag Temukan Pelanggaran Distribusi dan Ancam Sanksi Tegas

Kementerian Perdagangan (Kemendag) berhasil mengungkap praktik kecurangan dalam distribusi Minyakita, minyak goreng curah kemasan yang ditujukan untuk rakyat. Modus operandi yang dilakukan oleh para pengemas ulang (repacker) ini berdampak pada berkurangnya isi minyak di dalam kemasan, tidak sesuai dengan yang tertera pada label. Praktik ini, yang semakin marak terutama selama Ramadan dan Idul Fitri 2025, telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan menjadi sorotan publik.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang, menjelaskan bahwa investigasi mendapati indikasi penggunaan minyak goreng non-DMO (Domestic Market Obligation) oleh beberapa repacker. Untuk menutupi biaya produksi dan bahan baku yang lebih tinggi akibat penggunaan minyak non-DMO, para repacker mengurangi isi kemasan Minyakita. Lebih lanjut, untuk mempertahankan keuntungan, mereka juga menaikkan harga jual, sehingga harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah tidak terpenuhi. Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan yang berlaku dan merugikan konsumen.

Pengawasan intensif telah dilakukan Kemendag terhadap seluruh rantai distribusi Minyakita, mulai dari produsen, repacker, distributor, pengecer, ritel modern, hingga pasar tradisional. Pengawasan tersebut meliputi aspek pasokan, pendistribusian, stok, harga beli dan jual, serta kepatuhan terhadap pelaporan sesuai regulasi. Kemendag tidak bekerja sendiri; kerjasama erat dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dilakukan untuk menelusuri dan menindak tegas para pelaku pelanggaran.

Sebagai konsekuensi dari tindakan melawan hukum tersebut, Kemendag telah menyiapkan serangkaian sanksi tegas yang akan dijatuhkan kepada pelaku usaha yang terbukti bersalah. Sanksi tersebut meliputi:

• Teguran tertulis
• Penarikan barang dari distribusi
• Penghentian sementara kegiatan berusaha
• Penutupan gudang
• Denda
• Pencabutan izin berusaha

Dasar hukum dari sanksi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Lebih jauh lagi, Kemendag menegaskan bahwa sanksi administratif ini tidak menghilangkan kemungkinan tuntutan pidana, dan koordinasi terus dilakukan dengan Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti temuan-temuan ini.

Kemendag berkomitmen untuk melindungi konsumen dan memastikan ketersediaan Minyakita sesuai standar yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tegas dan kolaboratif ini diharapkan dapat mencegah terulangnya praktik kecurangan serupa dan memastikan masyarakat mendapatkan haknya atas produk berkualitas dan harga yang terjangkau. Saat ini, investigasi terhadap beberapa produsen Minyakita juga tengah dilakukan sebagai tindak lanjut aduan masyarakat.