Respons Akun Resmi Bupati Pekalongan atas Kritik Warga: Admin Dituding Terpancing Emosi

Kehebohan mewarnai media sosial menyusul komentar bernada kasar yang dilayangkan akun Instagram resmi Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, @fadiaarafiq.official, kepada seorang warganet. Komentar tersebut muncul sebagai balasan terhadap pertanyaan warganet terkait sejumlah isu, termasuk rencana peresmian Rumah Sakit Ki Ageng Sedayu dan ketidakhadiran Bupati dalam sebuah acara di Ketandan, Wiradesa. Pertanyaan warganet tersebut antara lain mempertanyakan :

• Kapan peresmian RS Ki Ageng Sedayu?
• Adakah masalah dengan anggaran rumah sakit tersebut?
• Mengapa Bupati tidak hadir dalam acara di Ketandan, Wiradesa?

Balasan dari akun resmi tersebut dinilai tidak pantas dan memicu reaksi negatif dari publik. Ungkapan-ungkapan yang dianggap kurang sopan dan bahkan mengancam menjadi sorotan utama. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan dan etika pengelolaan akun media sosial resmi pemerintah daerah.

Dalam klarifikasinya, Bupati Fadia Arafiq menjelaskan bahwa akun Instagram tersebut dikelola oleh beberapa administrator atau admin. Ia menyatakan bahwa komentar kontroversial tersebut dilontarkan oleh admin, bukan dirinya secara pribadi. Bupati Fadia mengungkapkan bahwa admin tersebut terpancing emosi karena sebelumnya menerima pesan langsung (DM) yang berisi tuduhan-tuduhan yang tidak pantas dan tidak berdasar dari warganet yang sama. Penjelasan tersebut menekankan bahwa reaksi admin merupakan respons terhadap provokasi yang diterima terlebih dahulu.

Meskipun Bupati telah memberikan klarifikasi, insiden ini tetap menimbulkan pertanyaan mengenai pentingnya manajemen dan pengawasan yang lebih ketat terhadap akun media sosial resmi pemerintah. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya pelatihan dan edukasi bagi para admin dalam menangani komentar publik, khususnya kritik dan pertanyaan yang disampaikan oleh warga. Pentingnya menjunjung tinggi etika komunikasi publik dalam ruang digital menjadi sorotan utama. Kejadian ini juga memicu diskusi tentang bagaimana pemerintah daerah dapat memanfaatkan media sosial secara efektif untuk berinteraksi dengan warga tanpa mengorbankan etika dan profesionalisme.

Lebih lanjut, insiden ini juga menyoroti perlunya mekanisme yang lebih jelas dan transparan dalam pengelolaan akun media sosial resmi pemerintah. Penetapan tanggung jawab yang jelas, prosedur penanganan keluhan warga, dan pedoman etika bermedia sosial perlu dirumuskan dan diterapkan secara konsisten. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya insiden serupa dan memastikan bahwa komunikasi publik melalui media sosial tetap terjaga etika dan profesionalismenya. Peristiwa ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengelola akun media sosial resmi mereka.

Ke depannya, diharapkan akan ada peningkatan dalam transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan akun media sosial pemerintah. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan agar komunikasi dengan warga berjalan efektif dan profesional. Proses internal yang lebih kuat dan pelatihan yang lebih komprehensif bagi para pengelola akun media sosial resmi diharapkan dapat mencegah terulangnya insiden yang serupa dan membangun citra positif pemerintah dalam dunia digital.