Rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta terus menuai sorotan. Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, mempertanyakan dukungan yang diberikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), terhadap wacana tersebut. Rani mengingatkan bahwa saat ini Pramono Anung yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, sehingga program yang didukung seharusnya adalah program yang pro terhadap rakyat.

"Kenapa harus heboh jika Pak Ahok mendukung? Siapapun warga negara berhak memberikan dukungan. Namun, yang terpenting adalah program Gubernur saat ini, yaitu Pak Pramono. Program yang pro-rakyat tentu perlu didukung," ujar Rani saat dihubungi pada Senin (16/6/2025).

Lebih lanjut, Rani menekankan pentingnya kajian mendalam terkait wacana jalan berbayar. Menurutnya, kajian tersebut harus mampu menjawab pertanyaan krusial: apakah penerapan ERP akan memberatkan atau justru menguntungkan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.

"Saat ini, fokus utama kita adalah melihat hasil kajian jalan berbayar. Apakah kebijakan ini akan menjadi beban atau justru memberikan manfaat bagi masyarakat. Pernyataan Pak Ahok adalah hak beliau sebagai warga negara, sama seperti warga lainnya," tegasnya.

Rani juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta belum menerima penjelasan detail terkait wacana jalan berbayar tersebut. Ia merasa belum ada pembahasan komprehensif mengenai rencana tersebut di tingkat legislatif.

"Sejauh yang saya ketahui, wacana ini masih sangat baru dan belum ada penjelasan yang mendalam. Secara pribadi, saya belum mendengar detailnya dan belum merasakan adanya pembahasan mengenai hal ini di DPRD," jelas Rani.

Dukungan Ahok terhadap ERP

Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan sistem ERP. Ahok berpendapat bahwa tarif ERP memiliki fleksibilitas yang memungkinkan gubernur untuk melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.

"Saya rasa ERP ini adalah kebijakan yang baik, selama tujuan awalnya tetap sama. Harganya pun dapat disesuaikan oleh gubernur kapan saja," kata Ahok usai menjadi pembicara di Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (13/6).

Ahok menjelaskan perbedaan mendasar antara sistem ERP dan jalan tol. Tarif tol bersifat tetap dan sulit untuk diubah dalam waktu singkat. Penetapan tarif tol juga melibatkan proses birokrasi yang panjang. Sementara itu, ERP memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengaturan tarif.

"Dengan ERP, kita dapat mengatur lalu lintas secara dinamis. Misalnya, jika suatu ruas jalan mengalami kemacetan, orang enggan menggunakan jalan alternatif karena tarifnya mahal. Dalam situasi seperti ini, harga ERP dapat diturunkan. Hal ini berbeda dengan tol, di mana tarif tetap berlaku meskipun terjadi kemacetan," paparnya.

Ahok juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait potensi beban biaya tambahan akibat penerapan ERP. Ia menekankan pentingnya penyediaan alternatif transportasi publik yang memadai, seperti bus gratis di koridor Sudirman-Thamrin.

"Jangan kaget jika ada persepsi keliru bahwa jalan sudah macet, ditambah ERP lagi, uang kita akan habis. Di koridor seperti Sudirman-Thamrin, sudah disediakan bus gratis. Dulu, kami bahkan sempat mempertimbangkan untuk menyediakan parkir di gedung-gedung," pungkasnya.

• Sistem ERP (Electronic Road Pricing) direncanakan akan diterapkan di Jakarta.
• Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mempertanyakan dukungan Ahok.
• Fokus utama adalah kajian mendalam terkait dampak positif dan negatif ERP bagi masyarakat.
• Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta belum menerima penjelasan detail terkait wacana ERP.
• Ahok mendukung penerapan ERP dengan alasan fleksibilitas pengaturan tarif.