Pemerintah Kota Jakarta Selatan terus memacu upaya pengendalian banjir dengan menargetkan penyelesaian pengerukan Kali Krukut di kawasan Cilandak Timur dalam kurun waktu dua bulan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kerentanan wilayah tersebut terhadap genangan air, terutama saat musim hujan tiba.

Fokus utama pengerjaan adalah pada titik-titik kritis di sepanjang Jalan NIS yang selama ini menjadi langganan banjir. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan, Santo, menjelaskan bahwa percepatan pengerukan ini bertujuan untuk menekan potensi banjir di kawasan permukiman warga. "Target dua bulan. Kita harus kejar karena masih banyak titik lain yang perlu ditangani. Penanganan harus merata ke semua kecamatan," ujarnya.

Untuk mempercepat proses normalisasi, Sudin SDA Jakarta Selatan mengerahkan sejumlah alat berat dan armada pendukung, meliputi tiga unit ekskavator, satu unit ekskavator vertikal, dan sepuluh unit dump truck. Alat-alat berat ini digunakan untuk mengangkat sedimen dan material lain yang menyumbat aliran sungai sepanjang 281 meter. Lebar sungai akan disesuaikan dengan kondisi lapangan, mengingat sebagian wilayah telah menyempit akibat padatnya bangunan di sekitar sungai.

"Ini kedalaman (pengerukan) sekitar 1 meter. Untuk segmen (pengerukan) di TB Simatupang (tepatnya) ke Kolong tol Antasari kedalaman pengerukan sekitar 1.2 meter," kata Santo. Kali Krukut menjadi prioritas karena sering terjadi genangan air, bahkan setelah hujan singkat.

Wali Kota Jakarta Selatan, M. Anwar, menegaskan komitmennya untuk menekan potensi banjir sebelum puncak musim hujan tiba. “Kami lakukan pengerukan di Kali Krukut, agar ketika hujan tidak terlalu parah ke permukiman,” ujarnya. Selain Kali Krukut, upaya pengerukan juga telah dilakukan di sejumlah sungai dan waduk lainnya di Jakarta Selatan, seperti Kali Grogol, Kali Cideng, Kali Cabang Tengah, Kali Jelawe, dan Waduk Ragunan.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyoroti kondisi Kali Krukut yang memprihatinkan saat melakukan peninjauan langsung. Ia mengungkapkan bahwa banjir di kawasan tersebut dapat mencapai ketinggian hingga dua meter. Kondisi ini mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mencari solusi jangka panjang, termasuk opsi relokasi warga ke rumah susun (rusun) yang tersedia di sekitar lokasi. Namun, Rano menyadari bahwa tantangan terbesar bukan pada pembangunan rusun, melainkan pada proses sosialisasi dan meyakinkan warga untuk bersedia direlokasi demi keamanan dan kenyamanan bersama.