Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk langsung Novel Baswedan, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai Wakil Kepala Satgassus yang strategis ini.

Satgassus ini dipimpin oleh Herry Muryanto, yang juga memiliki latar belakang kuat dalam penanganan kasus korupsi. Keanggotaan Satgassus terdiri dari para ahli tata kelola pemerintahan dan mantan pegawai KPK yang kaya akan pengalaman dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, mereka tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi, menunjukkan komitmen Polri dalam memperkuat upaya pencegahan dan penindakan korupsi di berbagai sektor.

Menurut Yudi Purnomo Harahap, salah satu anggota Satgassus, selama enam bulan terakhir, tim telah aktif berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait, termasuk:

• Kementerian Keuangan
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
• Kementerian Kelautan dan Perikanan

Koordinasi intensif ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi peningkatan penerimaan negara di masing-masing sektor. Satgassus bahkan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil di pelabuhan-pelabuhan strategis, seperti pelabuhan di Jawa Timur (7-9 Mei 2025) dan Pelabuhan Benoa, Bali (11-13 Juni 2025).

Fokus utama Satgassus saat ini adalah sektor perikanan. Hotman Tambunan, Ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan potensi signifikan untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor ini. Satgassus akan mendampingi para pemangku kepentingan dari berbagai instansi, lembaga, dan kementerian, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan pemerintah provinsi, untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor perikanan.

"Satgassus berupaya untuk memetakan masalah, menawarkan solusi yang efektif, dan mengawal implementasinya agar PNBP di sektor perikanan dapat meningkat secara signifikan," tegas Yudi Purnomo.

Dalam kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Jawa Timur, dan Pelabuhan Perikanan Benoa di Bali, Satgassus menemukan sejumlah permasalahan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan PNBP. Salah satunya adalah masih banyaknya kapal penangkap ikan berukuran di bawah atau di atas 30 GT (Gross Tonage) yang beroperasi di wilayah laut di atas 12 mil tanpa izin penangkapan yang sesuai. Akibatnya, hasil tangkapan ikan dari kapal-kapal ilegal ini tidak dapat dikenakan PNBP.

"Beberapa kapal memang telah mengajukan perizinan, tetapi prosesnya masih terkendala dan membutuhkan waktu yang relatif lama," jelas Yudi. Satgassus berkomitmen untuk membantu mempercepat proses perizinan dan memastikan semua kapal penangkap ikan beroperasi secara legal, sehingga PNBP dari sektor perikanan dapat dioptimalkan.

Dengan penunjukan Novel Baswedan sebagai Wakil Kepala Satgassus dan fokus pada optimalisasi PNBP di berbagai sektor, Polri menunjukkan keseriusannya dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan memajukan pembangunan nasional.