Wacana pendidikan gratis di sekolah swasta, yang sempat menjadi harapan banyak pihak, tampaknya harus ditunda. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, mengungkapkan bahwa realisasi program ini pada tahun 2025 sangat kecil kemungkinannya. Pernyataan ini dilontarkan di Jakarta, Senin (16/6/2025), menyoroti kompleksitas koordinasi dan ketersediaan anggaran sebagai faktor penghambat utama.

"Untuk tahun ini, sepertinya tidak memungkinkan. Perlu koordinasi intensif dan perhitungan anggaran yang matang," jelas Atip. Fokus utama saat ini adalah menjalin kolaborasi erat dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Keuangan. Keterlibatan Kemenkeu dianggap krusial mengingat anggaran menjadi fondasi utama dalam menjalankan kebijakan ini. Atip menekankan bahwa koordinasi lintas kementerian menjadi prioritas utama untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Kepastian ketersediaan anggaran menjadi kunci utama dalam merealisasikan program sekolah swasta gratis ini.

Langkah ini merupakan respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menggratiskan pendidikan dasar, mencakup SD, SMP, dan madrasah sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta. Putusan MK tersebut bertujuan untuk menghilangkan multitafsir terkait frasa 'Wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya' dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). MK menilai frasa tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi dan bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam amar putusannya, MK mengubah norma frasa Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menjadi:

"Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat."

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi putusan MK tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Kesiapan anggaran menjadi kendala utama yang harus diatasi sebelum program sekolah swasta gratis dapat diwujudkan. Pemerintah kini tengah berupaya mencari solusi terbaik agar amanat MK dapat dijalankan secara efektif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.