Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan komitmennya untuk melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat di hotel. Penegasan ini disampaikan meskipun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah memberikan lampu hijau terkait kegiatan tersebut.

Keputusan ini didasari oleh pertimbangan efisiensi anggaran dan upaya mewujudkan keadilan fiskal bagi seluruh wilayah di Jawa Barat, terutama bagi daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi. Menurut Dedi Mulyadi, Jawa Barat memiliki keragaman wilayah dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Ada daerah yang maju dan kaya, namun ada pula daerah yang masih tertinggal dan memiliki kemampuan fiskal yang terbatas.

"Jawa Barat ini luas, kabupaten dan kotanya beragam. Ada yang besar dan kaya, ada juga yang kecil dan fiskalnya sangat rendah," ujar Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi menyoroti kondisi Kabupaten Pangandaran sebagai contoh nyata daerah dengan keterbatasan fiskal. Ia mengungkapkan bahwa Bupati Pangandaran seringkali menyampaikan keluhan terkait kesulitan membayar tunjangan pegawai akibat keterbatasan anggaran. Kondisi ini menjadi perhatian serius dan mendorong Dedi Mulyadi untuk mencari solusi agar Kabupaten Pangandaran dapat mengatasi masalah keuangan yang dihadapi.

Ketimpangan ekonomi antar wilayah di Jawa Barat juga menjadi perhatian utama. Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kota-kota dengan sektor pariwisata yang maju memiliki potensi pendapatan daerah yang besar melalui pajak. Sementara itu, daerah-daerah lain harus mengandalkan eksploitasi sumber daya alam, namun tetap menghadapi kemiskinan. Ia mempertanyakan apakah daerah-daerah miskin tersebut rela jika uang pajak mereka digunakan untuk membiayai rapat-rapat di hotel mewah di kota besar.

"Apakah daerah-daerah miskin itu rela uang pajaknya dipakai buat rapat-rapat di hotel berbintang di kota besar?" tanya Dedi Mulyadi.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur dan fasilitas publik di daerah-daerah tertinggal. Ia menyebutkan bahwa masih banyak sekolah yang kondisinya kurang layak, irigasi yang rusak, jalan berlubang, puskesmas yang terbatas, serta masalah terkait BPJS. Bahkan, ia menyebutkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki toilet yang layak.

Selain itu, Dedi Mulyadi juga menyoroti potensi pemborosan dan penyimpangan dalam praktik rapat di hotel. Ia mengungkapkan pengalamannya terkait hal tersebut, di mana jumlah kamar yang dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah yang digunakan, serta jumlah makanan yang dipesan tidak sesuai dengan jumlah peserta rapat. Ia juga menyoroti masalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang seringkali tidak sesuai dengan realisasi.

Oleh karena itu, Dedi Mulyadi mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk memprioritaskan anggaran untuk pembangunan daripada belanja konsumtif. Ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa larangan rapat di hotel bagi ASN bukan merupakan bentuk sikap keras, melainkan merupakan tanggung jawab moral sebagai seorang pemimpin. Ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian memperbolehkan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran, asalkan tidak dilakukan secara berlebihan. Tito Karnavian juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran sebagai perhatian utama, namun menegaskan bahwa hal tersebut tidak berarti semua kegiatan di hotel dan restoran harus dilarang.