Kondisi keuangan Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan keprihatinannya atas situasi yang dialami daerah tersebut. Menurutnya, kesulitan anggaran yang dialami Pangandaran berimbas pada tertundanya pembayaran tunjangan pegawai hingga lima bulan.

Persoalan ini mencuat saat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk tetap melarang pejabat dan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat di hotel. Meskipun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan lampu hijau untuk kegiatan tersebut, Dedi berpendapat bahwa efisiensi anggaran tetap menjadi prioritas.

"Kasihan Pangandaran, Ibu Bupatinya (Citra Pitriyami) kalau ketemu saya suka nangis," ujar Dedi Mulyadi, menggambarkan betapa beratnya beban yang dipikul oleh Bupati Pangandaran. Ia menambahkan, keterbatasan anggaran yang dialami Pangandaran menjadi perhatian serius dan sedang dicarikan solusi.

Larangan rapat di hotel, menurut Dedi, merupakan salah satu cara untuk menghemat anggaran dan menunjukkan kepedulian terhadap ketimpangan fiskal yang terjadi antara wilayah perkotaan dan daerah-daerah yang masih tertinggal di Jawa Barat. Ia menekankan bahwa ketimpangan ini bukan hanya sekadar masalah angka, tetapi berdampak langsung pada kualitas pelayanan dasar yang diterima masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dedi Mulyadi mempertanyakan, apakah masyarakat di daerah-daerah yang kondisi ekonominya kurang mampu rela jika uang pajak yang mereka bayar digunakan untuk membiayai rapat-rapat mewah di hotel-hotel berbintang di kota-kota besar. Ia menggambarkan kondisi riil di lapangan, di mana sekolah-sekolah masih banyak yang kondisinya kurang baik, irigasi rusak, jalanan berlubang, fasilitas puskesmas terbatas, dan bahkan masih banyak warga yang belum tercover BPJS atau tidak memiliki toilet yang layak.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menyoroti praktik pemborosan yang kerap terjadi dalam kegiatan rapat di hotel. Pengalamannya sebagai pejabat publik membuatnya memahami celah-celah penyimpangan yang seringkali terjadi. Ia mencontohkan, jumlah kamar yang dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah yang digunakan, atau jumlah makanan yang dipesan tidak sesuai dengan jumlah peserta yang hadir. Selain itu, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) juga seringkali tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

Dengan kondisi keuangan yang serba terbatas, Dedi Mulyadi berharap agar pemerintah daerah dapat lebih bijak dalam mengelola anggaran dan memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat. Efisiensi anggaran, menurutnya, bukan hanya sekadar angka, tetapi juga cerminan dari keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.

• Keterbatasan anggaran berdampak pada tertundanya pembayaran tunjangan pegawai.
• Larangan rapat di hotel sebagai upaya efisiensi anggaran.
• Ketimpangan fiskal antara kota besar dan daerah tertinggal berdampak pada layanan dasar masyarakat.
• Praktik pemborosan dalam kegiatan rapat di hotel menjadi sorotan.