Efisiensi Anggaran dan Pembayaran TPP ASN Lhokseumawe

Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh, tengah menghadapi tantangan dalam pembayaran Tunjangan Prestasi Kerja (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) selama dua bulan terakhir, Januari dan Februari 2025. Hal ini diungkapkan Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, dalam rapat yang dihadiri Wakil Wali Kota Husaini dan Sekretaris Daerah T. Adnan, serta seluruh pejabat kota pada Selasa (11/3/2025). Penundaan pembayaran TPP, yang nilainya bervariasi antara Rp 1 juta hingga Rp 8 juta per ASN tergantung pangkat, dipicu oleh upaya efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah kota. Wali Kota menekankan pentingnya disiplin sebagai kunci penerimaan TPP tersebut.

Sayuti Abubakar secara tegas menyatakan bahwa pembayaran TPP akan tetap dilakukan. Namun, disiplin kerja ASN menjadi syarat mutlak. Kehadiran tepat waktu pukul 08.00 WIB menjadi penentu penerimaan tunjangan tersebut. Ia memberikan peringatan keras terkait pentingnya kedisiplinan bagi seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Sanksi tegas berupa mutasi jabatan bahkan pemecatan akan diberikan kepada pejabat yang terbukti tidak disiplin. Hal ini disampaikan sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas aparatur pemerintah.

Kebijakan tegas terkait kedisiplinan:

• Kehadiran tepat waktu pukul 08.00 WIB menjadi syarat mutlak penerimaan TPP.
• Pejabat yang tidak disiplin akan dimutasi atau diberhentikan dari jabatan.
• Pimpinan yang gagal mengontrol bawahan dalam waktu satu minggu akan diganti.
• Eselon III menjadi fokus utama dalam penerapan kebijakan ini karena mudah dirotasi.

Selain masalah TPP, Wali Kota juga menyoroti pentingnya penataan kota. Ia menginstruksikan kepada seluruh dinas terkait untuk menertibkan kondisi kota, khususnya mengenai estetika perkotaan. Salah satu fokusnya adalah penertiban kanopi toko yang dinilai mengganggu keindahan dan kerapian kota dengan menjorok ke badan jalan.

Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Lhokseumawe ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan sekaligus meningkatkan disiplin kerja ASN. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, mengingat dampaknya langsung dirasakan oleh para ASN yang mengharapkan TPP sebagai bagian dari penghasilan mereka. Ke depan, transparansi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah kota dan ASN sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini dan menjaga stabilitas kinerja pemerintahan.