Pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, terkait peristiwa 1998, khususnya mengenai kekerasan seksual, menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Menanggapi polemik yang berkembang, Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, meminta masyarakat untuk menahan diri dan memberikan kesempatan kepada para sejarawan untuk merampungkan penulisan sejarah yang sedang berlangsung.

Menurut Hasan Nasbi, saat ini proses penulisan sejarah masih berjalan, sehingga terlalu dini untuk memberikan penilaian apalagi vonis. Ia mengimbau agar semua pihak dapat menantikan hasil kerja para sejarawan yang kredibel dan tidak akan mengorbankan integritas mereka. Pernyataan ini disampaikan di Gedung Kwartir Nasional, Jakarta Pusat, pada Senin (16/6/2025).

"Terlalu banyak spekulasi yang beredar, ada yang menyatakan tidak ada, ada yang menyatakan ada. Sebaiknya kita biarkan para sejarawan ini menuliskan sejarah, dan nanti kita pantau bersama, kita periksa bersama," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa inisiatif ini bukanlah semata-mata penulisan ulang sejarah, melainkan upaya untuk melengkapi catatan sejarah yang belum tercantum. Ia mencontohkan bahwa penulisan sejarah Indonesia terakhir kali dilakukan pada sekitar tahun 1998. Dengan demikian, terdapat rentang waktu yang perlu diisi dan dilengkapi.

"Kita lihat dulu mereka menulis apa, setelah kita memiliki draf resminya, baru kita koreksi bersama," imbuhnya.

Sebelumnya, pernyataan Fadli Zon yang meragukan adanya pemerkosaan massal pada peristiwa 1998 menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk aktivis perempuan yang mendampingi korban. Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas bahkan mendesak Fadli Zon untuk mencabut pernyataannya secara terbuka dan meminta maaf kepada para korban serta keluarga korban.

Koalisi menilai pernyataan Fadli Zon sebagai bentuk manipulasi sejarah dan pelecehan terhadap perjuangan korban kekerasan seksual Mei 1998. Mereka juga khawatir pernyataan tersebut dapat melanggengkan budaya impunitas.

Koalisi Sipil dalam pernyataan resminya yang dikutip dari laman Kontras menyatakan bahwa pernyataan Fadli Zon yang disampaikan dalam wawancara video berjudul “Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis Soal Revisi Buku Sejarah” di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni sebagai bentuk manipulasi sejarah dan pelecehan terhadap perjuangan korban kekerasan seksual Mei 1998. “Pernyataan ini mencederai upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi korban serta berpotensi melanggengkan budaya impunitas,” ungkap Koalisi.