Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan rencana penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dijadwalkan dimulai pada bulan Juni ini. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah telah memastikan kesiapan program ini untuk menjangkau jutaan pekerja di seluruh wilayahnya.

Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, Ahmad Azis, menjelaskan bahwa program BSU ini ditujukan untuk meringankan beban ekonomi para pekerja yang memenuhi kriteria tertentu. Salah satu syarat utama untuk menerima BSU adalah gaji pekerja tidak melebihi Rp3,5 juta per bulan. Selain itu, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pekerja harus aktif hingga bulan April 2025.

Kriteria Penerima BSU:

• Gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri.
• Tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
• Terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.

Saat ini, data sebanyak 2.498.084 pekerja di Jawa Tengah telah diajukan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk diproses lebih lanjut. Bantuan yang akan diberikan adalah sebesar Rp300.000 dan akan disalurkan dalam dua tahap selama dua bulan. Penyaluran akan dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Kantor Pos. Kemnaker akan melakukan verifikasi dan validasi data yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah sebelum proses penyaluran dimulai.

Masyarakat Jawa Tengah yang ingin mengetahui apakah mereka termasuk sebagai penerima BSU dapat melakukan pengecekan secara online melalui website resmi BPJS Ketenagakerjaan atau melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile). Dengan adanya program BSU ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi para pekerja di Jawa Tengah, terutama di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan saat ini. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan dukungan kepada masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial yang tepat sasaran dan efektif.