Pemerintah Kabupaten Semarang mengalokasikan dana sebesar Rp 170 miliar untuk memacu pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Fokus utama dari alokasi anggaran ini adalah rehabilitasi jalan-jalan yang mengalami kerusakan, perbaikan sistem irigasi untuk mendukung sektor pertanian, serta perbaikan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, khususnya di kawasan lereng Gunung Merbabu.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pemeliharaan rutin infrastruktur, termasuk pengaspalan ulang jalan dan betonisasi di berbagai titik. Namun, perhatian khusus diberikan pada pembangunan kembali jembatan di Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, yang hancur akibat longsoran material vulkanik pasca kebakaran hutan di Gunung Merbabu. Selain itu, talud di Gedong, Getasan, juga akan diperbaiki untuk mencegah erosi lebih lanjut.

"Kami memprioritaskan pembangunan jembatan di Desa Tajuk karena akses warga terputus akibat bencana," ujar Ngesti usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Semarang mengenai perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025.

Menurutnya, curah hujan tinggi sempat menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur. Namun, dengan kondisi cuaca yang mulai membaik, pengerjaan proyek-proyek tersebut dapat segera dimulai. Alokasi anggaran khusus untuk pembangunan jembatan di Desa Tajuk mencapai Rp 2,5 miliar, sementara betonisasi talud di Gedong dialokasikan sebesar Rp 900 juta.

Lebih lanjut, Ngesti menjelaskan bahwa proses pembahasan APBD Perubahan tahun ini dipercepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi. Meskipun awalnya terdapat potensi pengurangan anggaran yang signifikan, pada akhirnya pengurangan hanya sebesar Rp 20 miliar dari pusat, sementara pengurangan dari provinsi dibatalkan.

"Dana yang tersedia akan kami optimalkan dengan menggabungkan Silpa tahun 2024 dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai program-program prioritas," kata Ngesti.

Program-program prioritas tersebut mencakup:

• Pembangunan dan perbaikan infrastruktur
• Pengembangan ketahanan pangan daerah
• Peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan
• Rehabilitasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan

Ngesti juga menyoroti adanya pengurangan jumlah penerima PBI Jaminan Kesehatan sebanyak 21.158 orang berdasarkan surat dari Kementerian Sosial. Namun, Pemerintah Kabupaten Semarang berkomitmen untuk tetap mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,3 miliar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang terdampak pengurangan PBI.

"Kami tidak ingin status UHC Kabupaten Semarang turun. Oleh karena itu, kami berupaya mencari solusi untuk memastikan seluruh masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai," pungkasnya.