Pemerintah Indonesia tengah berupaya keras untuk mengatasi krisis perumahan nasional dengan fokus pada penanganan masalah tanah dan penerapan pendekatan berbasis karakter wilayah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa harga tanah yang terus melambung dan proses perizinan yang rumit menjadi kendala utama dalam penyediaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat. Jika kedua masalah ini dapat diatasi, pemerintah optimis dapat menekan harga rumah hingga 50%.

Fahri Hamzah menjelaskan bahwa pendekatan berbasis wilayah menjadi kunci dalam strategi pembangunan perumahan nasional. Hal ini berarti bahwa solusi yang diterapkan akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah, baik itu wilayah urban, perdesaan, maupun pesisir. Untuk wilayah perdesaan, fokusnya adalah pada renovasi rumah-rumah yang sudah ada. Sementara itu, di wilayah pesisir, pemerintah akan mengintegrasikan konsep hunian dengan sektor pariwisata dan kelautan, menciptakan kawasan-kawasan yang menarik dan berkelanjutan. Untuk kawasan perkotaan, pembangunan hunian vertikal menjadi pilihan utama untuk mengatasi keterbatasan lahan.

Strategi ini diungkapkan dalam Diskusi Tematik yang merupakan bagian dari International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Fahri Hamzah juga memaparkan rencana pembangunan tiga juta rumah dalam lima tahun ke depan. Ia menekankan bahwa setiap intervensi perumahan harus memperkuat basis ekonomi lokal, termasuk melalui koperasi bahan bangunan dan sinergi dengan sektor pariwisata dan kelautan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendukung penuh pendekatan terintegrasi ini, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

ICI 2025 menjadi platform penting bagi kolaborasi internasional dalam bidang infrastruktur. Konferensi ini dihadiri oleh lebih dari 7.000 peserta dari 33 negara, termasuk para menteri dan wakil menteri, duta besar, anggota parlemen, kepala daerah, pemimpin dunia usaha, dan mitra pembangunan dari berbagai negara. Kehadiran investor dan lembaga pembiayaan terkemuka, seperti Macquarie, GIC, World Bank, IFC, dan ADB, menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.