Komisi I DPR RI mengungkapkan adanya rencana penambahan lima Komando Daerah Militer (Kodam) baru oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Hal ini beriringan dengan rencana rekrutmen besar-besaran sebanyak 24 ribu prajurit tamtama.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan bahwa informasi ini diperoleh dari laporan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak saat rapat di Komisi I. Penambahan personel ini, kata Utut, ditujukan untuk mendukung pembentukan batalion teritorial pembangunan. Lokasi penempatan lima Kodam baru tersebut masih dalam tahap penggodokan oleh pihak TNI. Komisi I DPR RI sendiri belum mengetahui secara pasti detail alokasi penempatan 24 ribu tamtama yang akan direkrut.

Utut Adianto menekankan pentingnya optimisme dalam setiap kebijakan negara. Ia juga menyinggung sosok Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tulus, namun mengingatkan bahwa ketulusan saja tidak cukup. Menurutnya, Presiden membutuhkan dukungan internal yang solid dan berintegritas tinggi untuk menjalankan pemerintahan secara efektif.

Rencana rekrutmen 24 ribu tamtama ini sebelumnya menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka menilai bahwa rekrutmen dengan jumlah tersebut menyimpang dari tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Koalisi berpendapat bahwa TNI seharusnya fokus pada pelatihan dan pendidikan untuk menghadapi peperangan, bukan untuk terlibat dalam urusan-urusan di luar ranah pertahanan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, atau pelayanan kesehatan.

TNI AD menanggapi kritik tersebut dengan menjelaskan bahwa fungsi teritorial merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada TNI AD. Kadispen TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa kegiatan teritorial adalah bagian dari jati diri prajurit TNI AD yang berasal dari rakyat. TNI AD bersama rakyat bersatu, membina, dan menyiapkan rakyat untuk bersama-sama melaksanakan upaya pertahanan negara. Dengan demikian, penambahan personel dan pembentukan batalion teritorial pembangunan merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi teritorial TNI AD dalam menjaga kedaulatan negara dan membantu pembangunan nasional.

Berikut poin-poin utama dalam pembahasan:

• Penambahan 5 Kodam baru oleh TNI AD
• Rencana rekrutmen 24 ribu tamtama
• Pembentukan batalion teritorial pembangunan
• Kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil terkait rekrutmen
• Penjelasan TNI AD mengenai fungsi teritorial