Konflik bersenjata yang melibatkan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dan TNI-Polri di wilayah Papua masih menjadi isu krusial yang belum menemukan titik terang. Upaya pembangunan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah belum mampu secara signifikan meredam konflik yang terus bergejolak di berbagai wilayah Papua.

Menanggapi situasi tersebut, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mendesak pemerintah dan TPNPB-OPM untuk membangun komitmen kuat dalam mewujudkan dialog kemanusiaan. Seruan ini disampaikan sebagai upaya untuk menciptakan Papua yang damai dan kondusif.

"Kami mendesak adanya ruang dialog kemanusiaan, yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan TPNPB-OPM, demi terwujudnya Papua sebagai tanah yang damai," tegas Frits dalam keterangan pers di Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Jayapura.

Frits Ramandey menekankan bahwa dialog merupakan satu-satunya jalan untuk saling mendengarkan, memahami, dan mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang terus berulang setiap tahun di berbagai daerah di Papua. Menurutnya, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa dialog dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi konflik bersenjata. Ia mencontohkan keberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Aceh melalui dialog setelah bencana tsunami.

• Pengalaman Dialog Sebelumnya:
  • Pemerintah pernah mengirimkan 100 perwakilan Papua untuk berdialog dengan Presiden Habibie pada tahun 1999, yang kemudian melahirkan Otonomi Khusus (Otsus) pada tahun 2001.
  • Pemerintah juga berhasil memfasilitasi dialog yang mengakhiri konflik bersenjata di Aceh setelah bencana tsunami.

Frits meyakini bahwa tim yang dibentuk oleh Presiden memiliki mandat untuk mewujudkan dialog kemanusiaan. Sebelumnya, Komnas HAM RI Perwakilan Papua telah mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk tim penyelesaian konflik di Papua. Langkah ini dianggap sebagai upaya konkret untuk menyelesaikan berbagai tindakan kekerasan yang menyebabkan pelanggaran HAM di Papua.

Komnas HAM Papua berharap dengan adanya dialog kemanusiaan, konflik bersenjata di Papua dapat segera diakhiri dan perdamaian dapat terwujud di tanah Papua.