Kontroversi Pernyataan Fadli Zon Memicu Reaksi Keras

Pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang meragukan adanya pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998, menuai kecaman dari berbagai pihak. Ketua DPP PDI-P, Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul, turut angkat bicara mengenai hal ini. Ia mengkritik Fadli Zon karena dinilai terlalu subjektif dan merasa paling benar dalam menafsirkan sejarah.

Bambang Pacul menekankan bahwa penulisan sejarah selalu melibatkan subjektivitas. Menurutnya, tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim memiliki kebenaran mutlak dalam melihat sejarah, terutama dalam konteks budaya Indonesia yang menjunjung tinggi perasaan. Ia menyarankan agar Fadli Zon merujuk pada pernyataan Presiden RI saat itu, BJ Habibie, terkait peristiwa tersebut.

Mengedepankan Fakta dan Rasa dalam Menanggapi Sejarah

Bambang Pacul mengingatkan bahwa perbedaan pandangan terkait sejarah tidak dapat diselesaikan dengan saling ngotot. Ia menekankan pentingnya mengedepankan fakta dan rasa dalam menanggapi sejarah. Menurutnya, jika setiap orang hanya berpegang pada fakta yang mereka miliki, maka akan tercipta sejarah yang berbeda-beda.

Sebelumnya, Fadli Zon menyatakan bahwa tidak ada bukti pemerkosaan massal pada tahun 1998. Pernyataan ini disampaikan saat kementerian yang dipimpinnya berencana melakukan penulisan sejarah. Pernyataan Fadli Zon menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk aktivis perempuan yang mendampingi korban pada saat itu.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas mengecam keras pernyataan Fadli Zon dan menyebutnya sebagai bentuk manipulasi sejarah dan pelecehan terhadap perjuangan korban kekerasan seksual Mei 1998. Koalisi mendesak Fadli Zon untuk mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada para korban dan keluarga korban.

Tuntutan Klarifikasi dan Permintaan Maaf

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menuntut Fadli Zon untuk:

• Mencabut pernyataannya secara terbuka.
• Memberikan klarifikasi.
• Menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada korban dan keluarga korban pelanggaran berat HAM, khususnya kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998.
• Menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh perempuan Indonesia yang berjuang membersamai korban untuk menegakkan keadilan.

Pernyataan Fadli Zon yang disampaikan dalam wawancara video di kanal YouTube IDN Times dinilai mencederai upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi korban serta berpotensi melanggengkan budaya impunitas.