PolemikInternal Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi mencuat ke permukaan setelah sejumlah atlet disabilitas mengeluhkan pencoretan nama mereka dari daftar atlet yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan. Situasi ini berujung pada terusirnya para atlet dari mes yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka.

Kisah ini bermula ketika Indah Permatasari, seorang atlet disabilitas berusia 25 tahun, bersama dengan tiga rekannya, mendapati nama mereka tidak tercantum dalam Surat Keputusan (SK) pemanggilan latihan atlet. Merasa tidak ada kejelasan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan mes atlet Villa Putra Cakung pada tanggal 11 Juni 2025. Video yang memperlihatkan mereka membawa barang-barang keluar dari mes kemudian viral di media sosial, memicu berbagai reaksi dari masyarakat.

Indah mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan sepihak yang diambil oleh pengurus NPCI Kabupaten Bekasi. Ia mempertanyakan dasar pencoretan namanya dan rekan-rekannya, serta menyoroti ketidakjelasan terkait honor yang belum dibayarkan selama dua bulan terakhir. Menurutnya, honor tersebut akhirnya dicairkan setelah mereka melakukan audiensi dengan pihak NPCI, namun jumlah yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya.

"Kami hanya menanyakan hak kami. Tapi malah dihukum. Kami benar-benar tidak paham," ujar Indah, menggambarkan kebingungannya atas situasi yang menimpanya.

Lebih lanjut, Indah juga mengklaim adanya dugaan intimidasi terhadap para atlet yang berani menyuarakan ketidakpuasan mereka. Ia menyebutkan adanya pernyataan dari pengurus yang mengancam akan mengeluarkan atlet yang tidak sejalan dengan kepengurusan saat ini. Hal ini membuat para atlet merasa takut dan terpaksa memendam keluh kesah mereka.

Pihak NPCI Kabupaten Bekasi melalui Humas Abdul Rouf membantah tudingan pengusiran atlet. Ia menjelaskan bahwa pencoretan nama para atlet dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan penurunan performa atau "under perform". Rouf menambahkan bahwa dari 115 atlet yang terdaftar, hanya 70 atlet yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan, mengingat tidak adanya event pertandingan yang signifikan pada tahun ini. Ia juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang dianggapnya mendramatisir situasi dan menyebarkan informasi yang tidak benar.

"Tidak ada pengusiran. Mereka ambil barang-barangnya setelah libur, kemudian ada sebagian orang yang memvideokan dan mendramatisir atau pembohongan publik," tegas Rouf.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan mengenai transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan organisasi olahraga disabilitas. Para atlet yang merasa dirugikan berharap agar pihak terkait dapat memberikan solusi yang adil dan bijaksana, serta memastikan hak-hak mereka sebagai atlet tetap terpenuhi.

Berikut poin-poin keluhan dari para atlet:

• Pencoretan nama dari daftar atlet yang dipanggil latihan tanpa alasan yang jelas.
• Keterlambatan pembayaran honor selama dua bulan.
• Jumlah honor yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya.
• Dugaan intimidasi terhadap atlet yang berani bersuara.

Kasus ini masih terus bergulir dan diharapkan dapat segera diselesaikan dengan baik, demi kepentingan para atlet disabilitas dan kemajuan olahraga di Kabupaten Bekasi.