Bupati Bogor, Rudy Susmanto, secara resmi membuka bursa kerja (Job Fair) sebagai langkah proaktif pemerintah daerah dalam merespon dinamika pasar tenaga kerja. Acara ini diselenggarakan di Stadion Pakansari, Cibinong, sebagai bagian integral dari Kabogorfest 2025, yang bersamaan dengan perayaan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-543.

Bursa kerja ini menawarkan 1.824 lowongan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat Kabupaten Bogor, dengan target menjaring sekitar 4.000 pelamar. Inisiatif ini adalah respon langsung terhadap isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang belakangan marak terjadi. Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya menciptakan wadah rekrutmen baru guna meminimalisir dampak ekonomi yang lebih berat bagi masyarakat.

Rudy Susmanto menegaskan bahwa langkah konkret dalam mengatasi pengangguran sangat krusial. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan solusi nyata bagi para pencari kerja, terutama di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Bupati berharap kegiatan ini menjadi momentum awal bagi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk secara rutin mengadakan acara serupa, tidak hanya terbatas pada perayaan HJB saja.

Job Fair ini bukan sekadar bagian dari festival tahunan yang menampilkan kekayaan budaya lokal, melainkan juga wujud kepedulian pemerintah terhadap masalah pengangguran yang masih menjadi tantangan. Dengan partisipasi puluhan perusahaan dari berbagai sektor, diharapkan warga Kabupaten Bogor, khususnya yang terkena dampak PHK, memiliki akses lebih luas ke lapangan kerja. Pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari kerja, dengan terus menyempurnakan berbagai kekurangan yang ada.

Bupati Rudy juga menyoroti fenomena pengurangan tenaga kerja di berbagai perusahaan. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan berbagai kebijakan lintas sektor untuk mengantisipasi dampak negatif dari tren ini. Alokasi anggaran dari APBD juga telah disiapkan untuk program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keterampilan kerja. Kolaborasi lintas dinas, termasuk Disnaker, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perikanan dan Peternakan, serta Dinas Pariwisata, dilakukan untuk memastikan isu pengurangan tenaga kerja tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah.

Upaya-upaya ini adalah manifestasi keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, bahkan di tengah berbagai tantangan yang muncul.