Beras Impor Berkutu di Gudang Bulog: DPR Tekankan Pemanfaatan, Mentan Janji Tindak Lanjut

Anggota Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, membuka sorotan tajam terkait temuan beras impor berkutu dalam jumlah signifikan di gudang Bulog. Temuan mengejutkan ini terungkap saat kunjungan kerja Komisi IV ke gudang Bulog di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Titiek Soeharto memaparkan kondisi tersebut dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian pada Selasa, 11 Maret 2025. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas temuan beras impor yang tak layak konsumsi ini dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah penanganan yang tepat.

"Dalam kunjungan kerja kami ke Yogyakarta, tim menemukan sejumlah besar beras impor di gudang Bulog yang telah mengalami kerusakan akibat kutu," ungkap Titiek Soeharto. "Beras tersebut jelas sudah tidak layak dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu, kami meminta Kementerian Pertanian untuk segera menentukan langkah pemanfaatan beras tersebut agar tidak menjadi kerugian negara yang lebih besar." Ia menekankan pentingnya agar permasalahan ini tidak dibiarkan berlarut dan segera dicarikan solusi yang tepat dan efektif.

Menanggapi temuan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Bulog, total beras impor berkutu yang ditemukan di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai angka 100.000 hingga 300.000 ton dari total 2 juta ton beras impor. Angka ini, menurut Mentan, merupakan data sementara dan masih dalam proses verifikasi lebih lanjut. Amran Sulaiman menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Direktur Utama Perum Bulog untuk menindaklanjuti permasalahan ini secara komprehensif.

Lebih lanjut, Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa beras impor yang berkutu tersebut tidak akan didistribusikan kepada masyarakat, baik melalui jalur komersial maupun program bantuan sosial. Ia menjelaskan bahwa langkah-langkah pencegahan akan dilakukan untuk menghindari potensi kerugian lebih lanjut dan menjaga keamanan pangan masyarakat.

"Laporan yang kami terima menyebutkan angka antara 100.000 hingga 300.000 ton beras impor berkutu di seluruh Indonesia. Namun, ini data sementara. Kami akan melakukan verifikasi ulang untuk mendapatkan data yang lebih akurat," ujar Amran Sulaiman. "Yang jelas, beras tersebut tidak akan didistribusikan ke masyarakat. Kami akan mencari solusi terbaik untuk menangani masalah ini." Ia juga memastikan bahwa pengawasan dan pengendalian kualitas beras impor akan diperketat untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Terkait temuan spesifik di Yogyakarta, Mentan memastikan terdapat sekitar 10 ton beras berkutu. Meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan perkiraan nasional, hal ini tetap menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk bertanggung jawab penuh atas permasalahan ini dan memastikan tidak ada beras yang tidak layak konsumsi sampai ke tangan masyarakat. Mentan juga berjanji untuk mempercepat proses penanganan beras berkutu di Yogyakarta dan seluruh Indonesia.

Permasalahan ini menjadi sorotan penting terkait tata kelola impor beras dan pentingnya pengawasan kualitas pasca impor. Keterbukaan informasi dan transparansi dari pihak terkait menjadi kunci untuk mencegah kejadian serupa dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem ketahanan pangan nasional.

Langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil pemerintah terkait penanganan beras impor berkutu ini masih terus dikaji dan akan diinformasikan lebih lanjut.