Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi NasDem menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2024. Dalam laporan tersebut, Fraksi NasDem mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah serta menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Raden Gusti Arief, Bendahara Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, menyampaikan hal ini dalam Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024, yang diadakan di Gedung DPRD DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Gusti menyoroti beberapa poin penting yang memerlukan perhatian serius dari Pemprov DKI Jakarta.

Salah satu poin utama yang disoroti adalah tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (RHP) BPK. Menurut Gusti, hingga semester II tahun 2024, masih terdapat 1.222 rekomendasi yang tindak lanjutnya belum sesuai, serta 42 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sama sekali oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam implementasi rekomendasi BPK, yang dapat berdampak negatif pada pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti adanya kerugian daerah yang cukup signifikan. Gusti mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 90 kasus kerugian daerah senilai Rp17 miliar yang sudah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, terdapat ratusan kasus lainnya dengan total nilai lebih dari Rp1 triliun yang masih dalam proses pembebanan atau berupa informasi tuntutan ganti rugi. Fraksi NasDem mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi kinerja manajemen dari Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Rugi Daerah, agar kinerja mereka lebih optimal dalam menyelesaikan permasalahan kerugian daerah.

Dalam sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Fraksi NasDem memberikan apresiasi kepada BUMD yang berhasil membukukan keuntungan. Namun, mereka juga menyoroti kerugian yang dialami oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang mencapai lebih dari Rp500 miliar. Fraksi NasDem mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi kinerja atas target pendapatan PT Jakpro dari seluruh unit bisnis, serta melakukan perbaikan business plan yang dapat mendorong keberlangsungan BUMD yang sehat dan berkelanjutan.

Permasalahan pengelolaan aset daerah menjadi perhatian khusus bagi Fraksi NasDem. Mereka menyoroti belum optimalnya kinerja Majelis Penetapan Status Aset dan Barang Milik Daerah. Gusti menjelaskan bahwa dari 1.000 aset tanah senilai Rp1,9 triliun yang sebelumnya tidak ditemukan, kini masih menyisakan 590 aset senilai Rp1,3 triliun. Selain itu, terdapat 700 register gedung senilai Rp513 miliar dan 143 register tanah jalan senilai Rp579 miliar yang juga belum teridentifikasi.

Fraksi NasDem meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan transparansi penuh atas penyelesaian permasalahan-permasalahan aset tersebut. Mereka menekankan pentingnya pertanggungjawaban kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta atas keseluruhan permasalahan aset dan penghapusan aset. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, diharapkan pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat DKI Jakarta.

Secara keseluruhan, Fraksi NasDem menekankan pentingnya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Mereka berharap agar Pemprov DKI Jakarta dapat segera menindaklanjuti catatan-catatan kritis yang telah disampaikan, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh warga DKI Jakarta.

Berikut poin-poin yang disoroti Fraksi NasDem:

• Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (RHP) BPK yang belum optimal.
• Kerugian daerah yang mencapai miliaran rupiah.
• Kinerja BUMD, khususnya kerugian PT Jakpro.
• Pengelolaan aset daerah yang belum optimal.

Fraksi NasDem berharap Pemprov DKI Jakarta dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.