Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menegaskan pentingnya kepatuhan platform digital yang beroperasi di Indonesia terhadap regulasi yang berlaku. Penegasan ini disampaikan sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan digital Indonesia dan melindungi masyarakat dari dampak negatif konten ilegal.

Dalam pernyataan terbarunya, Menkominfo menekankan bahwa semua platform digital, baik lokal maupun global, memiliki kewajiban yang sama untuk menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap aturan terkait moderasi konten, perlindungan data pribadi, dan penanganan konten ilegal seperti pornografi anak dan perjudian online.

Menkominfo menyoroti pentingnya respons cepat platform digital dalam menindaklanjuti laporan konten negatif. Pemerintah telah menetapkan standar waktu respons yang jelas, terutama untuk konten yang dianggap berbahaya dan melanggar hukum. Keterlambatan atau kelalaian dalam menanggapi laporan konten negatif dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah juga tengah aktif menyusun kerangka regulasi terkait kecerdasan buatan (AI). Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI yang bertanggung jawab dan beretika. Kerangka regulasi ini akan mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penerapan mekanisme pelabelan konten yang dihasilkan oleh AI untuk menghindari penyebaran disinformasi dan konten manipulatif.

Menkominfo mengajak seluruh platform digital untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan produktif. Kolaborasi ini meliputi pertukaran informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan teknologi untuk mendeteksi dan menindaklanjuti konten ilegal. Pemerintah juga membuka ruang dialog dengan platform digital untuk membahas isu-isu terkait regulasi dan mencari solusi yang konstruktif.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi fokus pemerintah dalam mengatur platform digital:

• Moderasi Konten: Platform digital harus memiliki mekanisme yang efektif untuk mendeteksi dan menghapus konten negatif seperti ujaran kebencian, disinformasi, dan konten ilegal lainnya.
• Perlindungan Data Pribadi: Platform digital harus memastikan perlindungan data pribadi pengguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Transparansi Algoritma: Platform digital didorong untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai algoritma yang digunakan untuk merekomendasikan konten kepada pengguna.
• Penanganan Pengaduan: Platform digital harus memiliki mekanisme yang responsif dan efektif untuk menangani pengaduan dari pengguna terkait konten atau aktivitas yang melanggar hukum.
• Kerja Sama dengan Pemerintah: Platform digital diharapkan untuk menjalin kerja sama yang erat dengan pemerintah dalam upaya menciptakan ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab.

Pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dengan semua pihak terkait, termasuk platform digital, masyarakat sipil, dan akademisi, untuk menciptakan regulasi yang adaptif dan relevan dengan perkembangan teknologi. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem digital yang inovatif, inklusif, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.