Anggaran Tanggul Demak Dihapus, DPRD Jateng Meradang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah menyampaikan kekecewaannya atas keputusan pemerintah pusat yang menghapus usulan anggaran senilai Rp 1,7 triliun untuk pembangunan tanggul laut di wilayah pesisir Demak. Penghapusan anggaran tersebut dinilai sebagai bentuk kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap masalah rob yang telah lama menghantui warga Demak, terutama di wilayah Sayung, Bedono, dan Bonang.

Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah, mengungkapkan kekecewaannya atas penghapusan anggaran tersebut. Ia mengatakan bahwa keputusan ini sangat mengecewakan warga pesisir Demak yang telah bertahun-tahun menderita akibat banjir rob. Masyarakat telah menaruh harapan besar pada pembangunan tanggul laut sebagai solusi permanen untuk mengatasi masalah ini. Penghapusan anggaran ini seolah memupuskan harapan mereka.

"Bupati sudah mengajukan tanggul laut, nilainya sekitar Rp1,7 triliun. Oleh Banggar (badan anggaran) itu dibintang, kemudian hilang. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga menghapus dari anggaran tersebut," ujar Ida Nur Saadah.

Sebagai bentuk kekecewaan, warga menggelar aksi doa bersama di jalan Pantura, Sayung, sebagai bentuk protes atas lambatnya penanganan rob di wilayah mereka. Aksi ini diinisiasi oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak dan diikuti oleh ratusan warga serta tokoh masyarakat.

Pemerintah Pusat Siapkan Proyek Tanggul Laut Raksasa

Di tengah kekecewaan atas penghapusan anggaran tanggul Demak, pemerintah pusat menjanjikan proyek tanggul laut raksasa yang akan membentang sepanjang Pesisir Utara Jawa, dari Banten hingga Jawa Timur. Proyek ambisius ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah nyata menyelamatkan wilayah-wilayah rawan rob, termasuk Demak dan Semarang.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa gagasan tanggul laut sepanjang Pesisir Utara sudah dipikirkan Prabowo sebelum menjadi presiden. Ia juga menyinggung Tol Semarang-Demak Seksi II yang memiliki fungsi sebagai tanggul di Kecamatan Sayung, dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2027.

"Perlu waktu untuk menyelesaikan semua pekerjaan fisik ini, doa tetap diperlukan agar semuanya berjalan lancar. Tepat waktu," ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah juga telah mengusulkan tambahan tanggul laut sepanjang 20 kilometer untuk menangani banjir rob Demak hingga perbatasan Jepara. Usulan ini akan dikaji bersama dan diusulkan ke DPR dan Presiden.

Peluang Kerja Sama dengan Belanda

Indonesia juga membuka peluang kerja sama dengan Belanda untuk membangun tanggul laut raksasa (giant sea wall) sepanjang 500 kilometer di Pantai Utara Jawa. Proyek ini diperkirakan menelan biaya hingga 80 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 1.297 triliun.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, mengatakan Belanda memiliki pengalaman panjang dalam pembangunan tanggul dan pengelolaan wilayah pesisir. Kerja sama dengan Belanda diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek tanggul laut raksasa ini.

"Proyek ini lebih dari sekadar pertahanan terhadap banjir dan penurunan tanah. Ini adalah undangan untuk menciptakan koridor pertumbuhan Indonesia berikutnya," ujar Anindya.