Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah berupaya keras untuk meningkatkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air (SDA) sebagai fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Air, sebagai elemen vital dalam produksi pertanian, menjadi fokus utama dalam upaya mencapai swasembada pangan.

Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam berbagai kesempatan menekankan betapa krusialnya infrastruktur SDA yang handal untuk menopang ketahanan pangan. Menurutnya, infrastruktur SDA yang kuat dan adaptif sangat penting dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan perubahan iklim yang semakin nyata. Hal ini disampaikan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Direktur Jenderal SDA, Lilik Retno Cahyadiningsih, yang mewakili Menteri PU dalam webinar bertajuk “Air untuk Negeri”, menyatakan bahwa air merupakan tulang punggung swasembada pangan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air harus menjadi prioritas utama di tingkat nasional. Lilik juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia, termasuk ketimpangan distribusi air, dampak perubahan iklim, degradasi SDA, serta potensi konflik pemanfaatan air antar sektor.

Lilik menegaskan bahwa intervensi negara sangat diperlukan untuk menjamin ketahanan air dan pangan. Prioritas utama adalah penyediaan air untuk irigasi pertanian rakyat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang juga menjadi pembicara dalam webinar tersebut, menekankan pentingnya kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan tanggung jawab dalam menjaga air, sanitasi, dan kelestarian alam. Ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menjaga air sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang.

Kementerian PU saat ini tengah menjalankan program optimasi lahan pertanian seluas 665.485 hektar di 14 provinsi. Program ini meliputi penguatan jaringan irigasi untuk mendukung musim tanam kedua. Target yang ingin dicapai hingga tahun 2029 adalah peningkatan persentase sawah fungsional beririgasi menjadi 62,37 persen, peningkatan layanan irigasi berbasis waduk menjadi 16,57 persen, dan peningkatan efisiensi pemanfaatan air hingga mencapai 0,43 dollar AS per meter kubik.

Untuk mencapai target-target tersebut, Lilik menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan Integrated Water Resources Management (IWRM). Ia meyakini bahwa kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, petani, sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara konservasi, pemanfaatan, dan pengendalian dampak kerusakan air.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Ayodhia Kalake, berharap bahwa webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian PU ini dapat menjadi wadah diskusi yang produktif dan menghasilkan langkah-langkah konkret menuju tata kelola air yang inklusif dan berkelanjutan.