Pemerintah Kota Palangka Raya menghadapi tantangan signifikan dalam upaya merealisasikan program Sekolah Rakyat yang digagas oleh pemerintah pusat. Keterbatasan aset lahan menjadi kendala utama bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut, serta program-program infrastruktur lainnya yang mendesak.

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengungkapkan bahwa minimnya kepemilikan tanah oleh pemerintah kota menjadi penghambat utama. Hal ini diperparah dengan status sebagian besar wilayah kota yang masih merupakan kawasan hutan. Zaini menjelaskan, dari total luas wilayah Palangka Raya yang merupakan salah satu kota terluas di Indonesia, hanya sekitar 20 persen yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan. Persentase tersebut dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas publik, sosial, perumahan, serta infrastruktur lainnya.

"Aset Pemkot berupa tanah sangat minim. Harapan kami, ada masyarakat yang bersedia menghibahkan sebagian tanahnya ke Pemkot," ujar Zaini, seraya menjelaskan bahwa keterbatasan lahan ini berdampak pada kemampuan daerah dalam menarik investasi dan melaksanakan pembangunan secara optimal.

Menyadari kondisi tersebut, Pemkot Palangka Raya telah mengambil langkah proaktif dengan mengajukan permohonan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk merevisi status sebagian kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Pemerintah daerah menargetkan peningkatan luas lahan APL dari 20 persen menjadi 40 persen dari total wilayah kota.

"Harapan kami, jika APL mencapai 40 persen, peluang investasi dan pembangunan di Palangka Raya tidak akan terkendala, termasuk jika pemerintah pusat ingin membangun infrastruktur di atas lahan yang clean and clear," imbuh Zaini.

Upaya ini diharapkan dapat membuka lebih banyak ruang bagi pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan ketersediaan lahan yang memadai, Pemkot Palangka Raya optimis dapat mewujudkan program-program pembangunan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.