Polemik kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara memasuki babak krusial, dengan keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala (USK), Effendi Hasan, menyoroti implikasi politik yang signifikan bagi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, terkait dengan hasil akhir sengketa ini.

Menurut Effendi, kemampuan Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, dalam mempertahankan dan mengembalikan keempat pulau tersebut ke wilayah Aceh akan menjadi tolok ukur penting bagi legitimasi kepemimpinannya. Kegagalan dalam meyakinkan pemerintah pusat akan berdampak pada kepercayaan masyarakat Aceh terhadap Mualem, bukan hanya sebagai gubernur, tetapi juga sebagai tokoh sentral mantan Panglima GAM yang identik dengan perjuangan dan kesejahteraan Aceh.

"Ini adalah pertaruhan besar," tegas Effendi. "Jika Mualem gagal, masyarakat mungkin akan kehilangan kepercayaan padanya." Effendi menambahkan, keberhasilan Mualem sangat bergantung pada kemampuan lobi dan diplomasi politiknya di tingkat pusat untuk meyakinkan pemerintah bahwa keempat pulau tersebut secara historis dan kultural merupakan bagian dari Aceh.

Lebih lanjut, Effendi menjelaskan bahwa kegagalan mengembalikan pulau-pulau tersebut akan meruntuhkan narasi kedekatan antara Mualem dan Presiden Prabowo. Meskipun Prabowo kerap menunjukkan dukungan dan sanjungan terhadap Mualem, hasil akhir sengketa ini akan menjadi bukti nyata seberapa besar pengaruh Mualem di pemerintahan pusat.

"Jika pulau-pulau tersebut tetap menjadi milik Sumatera Utara, hal itu akan menunjukkan bahwa kekuatan politik Mualem di tingkat pusat sangatlah lemah," kata Effendi.

Effendi juga menyoroti sensitivitas isu ini bagi masyarakat Aceh. Baginya, sengketa empat pulau ini menyentuh harkat dan martabat orang Aceh, di mana tanah memiliki makna kultural yang mendalam. Ia mengkritik kebijakan sepihak Kementerian Dalam Negeri yang tanpa kesepakatan langsung memasukkan keempat pulau tersebut ke wilayah Sumatera Utara, yang dinilai memicu gejolak dan penentangan dari masyarakat Aceh.

Effendi memperingatkan pemerintah pusat untuk tidak memainkan isu-isu sensitif yang dapat mengganggu perdamaian di Aceh. Ia menekankan bahwa masyarakat Aceh telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia, dan upaya memicu kembali semangat perjuangan melalui isu-isu yang membangkitkan sensitivitas harus dihindari. Ia berharap Presiden Prabowo dapat memberikan solusi terbaik yang adil, dengan mempertimbangkan aspek historis dan kultural masyarakat Aceh.

"Keempat pulau itu sebenarnya milik Aceh. Kenapa tiba-tiba dimasukkan ke Sumatera Utara?" tanyanya.