Pemerintah mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat dengan menggandeng Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP). Inisiatif ini digagas sebagai upaya untuk memberantas praktik oplosan beras yang merugikan konsumen.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa selama ini beras SPHP yang disalurkan ke pasar seringkali menjadi sasaran praktik curang, di mana beras tersebut dicampur dengan beras lain kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi ini membuat tujuan awal program SPHP, yaitu menyediakan beras terjangkau bagi masyarakat, menjadi tidak tercapai.

"Selama ini kalau mau SPHP beras ke mana, kan ke pasar-pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat tidak dapat. Kita mau operasi pasar, taruh di pasar, dioplos lagi. Akhirnya rakyat dapatnya mahal," Ujar Zulkifli Hasan.

Dengan melibatkan Kopdeskel Merah Putih, pemerintah berharap dapat memutus rantai distribusi yang rawan praktik oplosan. Koperasi desa akan menjadi garda terdepan dalam menyalurkan beras SPHP langsung kepada masyarakat, sehingga harga beras dapat lebih terkontrol dan terjangkau.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan peran Kopdeskel Merah Putih dalam operasi pasar. Jika diperlukan, beras SPHP akan langsung didistribusikan ke koperasi desa untuk kemudian dijual kepada masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan.

"Sekarang tidak begitu. Koperasi Desa Kelurahan ada. Kita mau operasi pasar, langsung dikirim ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih," terang Zulhas.

Zulkifli Hasan juga menekankan bahwa kerjasama dengan Kopdeskel Merah Putih akan dilakukan secara profesional dan transparan. Pemerintah akan menyediakan plafon pinjaman bagi koperasi desa yang memenuhi syarat, dengan fokus pada usaha-usaha yang jelas dan dibutuhkan masyarakat, seperti penyediaan minyak goreng, beras, gula, dan kebutuhan pokok lainnya.

Program SPHP beras sendiri telah kembali dibuka oleh pemerintah mulai Juni hingga Desember, dengan target penyaluran maksimal mencapai 1,5 juta ton. Target ini merupakan hasil keputusan Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Desember 2024 lalu.

Realisasi penyaluran beras SPHP hingga saat ini telah mencapai 181,1 ribu ton. Dengan demikian, masih ada sekitar 1,318 juta ton beras SPHP yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam enam bulan ke depan. Pemerintah akan melakukan seleksi ketat terhadap daerah-daerah yang menjadi sasaran penyaluran, dengan tetap memperhatikan harga petani padi setempat.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menambahkan bahwa keputusan untuk melibatkan Kopdeskel Merah Putih dalam penyaluran beras SPHP telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada 12 Juni lalu.

Ketut Astawa meyakini bahwa dengan beroperasinya 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia, pemerintah akan memiliki kanal logistik yang efektif untuk menjangkau langsung masyarakat yang membutuhkan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.

"Bayangkan nanti saat 80 ribu koperasi sudah operasional penuh di seluruh Indonesia, pemerintah punya kanal saluran logistik yang mampu menyentuh langsung ke masyarakat. Masyarakat yang memang membutuhkan logistik pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Ini sangat bagus," ujar Ketut.

Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi stabilisasi harga beras di pasaran, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat secara keseluruhan.