Polemik kepemilikan empat pulau yang kini berada di bawah administrasi Sumatera Utara (Sumut) berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik Aceh terhadap Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem. Pernyataan ini disampaikan oleh Effendi Hasan, seorang pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala (USK), menanggapi perkembangan terbaru terkait status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.

Effendi Hasan menekankan bahwa isu ini bukan sekadar sengketa wilayah, melainkan sebuah pertaruhan besar bagi Mualem secara politik. Kegagalan dalam meyakinkan pemerintah pusat untuk mengembalikan pulau-pulau tersebut ke pangkuan Aceh dapat menggerus posisinya sebagai pemimpin yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Mualem diharapkan mampu menunjukkan kapasitasnya dalam berdiplomasi dan melobi pemerintah pusat demi kepentingan Aceh. Jika upaya ini tidak membuahkan hasil, kekecewaan publik bisa tak terhindarkan.

Lebih lanjut, Effendi menyoroti hubungan dekat antara Mualem dan Presiden Prabowo Subianto. Jika keempat pulau tersebut tetap menjadi bagian dari Sumatera Utara, maka narasi tentang kedekatan keduanya akan dipertanyakan efektivitasnya bagi Aceh. Masyarakat akan menilai bahwa kedekatan tersebut tidak memberikan dampak positif yang nyata bagi daerah mereka. Kegagalan dalam isu ini akan menjadi indikator bahwa pengaruh Mualem di tingkat pusat sangat lemah, meskipun secara kasat mata terlihat memiliki hubungan yang baik dengan Presiden.

Effendi juga mengingatkan pemerintah pusat untuk lebih berhati-hati dalam menangani isu ini. Sengketa wilayah ini menyentuh sensitivitas masyarakat Aceh dan berpotensi memicu ketidakstabilan jika tidak dikelola dengan bijaksana dan transparan. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Aceh dalam mengambil keputusan terkait status keempat pulau tersebut. Kejelasan dan keadilan dalam penyelesaian sengketa ini akan menjadi kunci untuk menjaga harmoni dan stabilitas di Aceh.