Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membuka peluang kerja sama yang luas dengan 10 provinsi anggota Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) dalam berbagai sektor krusial. Penawaran ini disampaikan dalam Forum MPU 2025 yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/6/2025).

Fokus utama kolaborasi ini adalah pada bidang pangan, pengelolaan sampah, dan transportasi. Pramono menekankan bahwa Jakarta sangat antusias untuk menjalin kemitraan strategis dengan seluruh kepala daerah dari 10 provinsi yang tergabung dalam forum ini.

Keterbukaan Jakarta dalam Sektor Pangan

Pramono mengakui keterbatasan lahan pertanian di Jakarta dan ketergantungan yang tinggi pada pasokan pangan dari daerah lain. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta sangat terbuka untuk menjalin kerja sama di bidang pertanian dan pangan dengan daerah-daerah mitra.

"Kami membuka diri untuk bekerjasama di bidang pertanian, pangan karena Jakarta ini tidak punya area untuk bercocok tanam, hanya dua persen itu pertanian modern," tegasnya.

Pengelolaan Sampah: Peluang Emas yang Ditawarkan Jakarta

Selain sektor pangan, Pramono juga menawarkan potensi kerja sama dalam pengelolaan sampah. Jakarta memiliki cadangan sampah yang signifikan, mencapai 55 juta ton di TPST Bantar Gebang, dengan produksi harian mencapai 7.700 ton. Jumlah ini, menurutnya, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA).

"Untuk itu kami membuka diri bisa bekerjasama dengan semua provinsi yang ada untuk urusan persampahan ini. Ini akan menjadi harta karun baru," jelas Pramono.

Integrasi Transportasi Jabodetabek: Solusi Kemacetan Jakarta

Di sektor transportasi, Pramono menyoroti pentingnya integrasi sistem transportasi antarkota melalui program Transjabodetabek. Pemprov DKI berencana membuka 10 rute baru Transjabodetabek, melanjutkan 5 rute yang sudah beroperasi. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Urusan transportasi, pemecahan kemacetan di Jakarta tidak bisa diselesaikan dengan Transjakarta. Kami secara terbuka akan mendorong yang disebut dengan Transjabodetabek. Untuk Transjabodetabek ini, wilayah yang bersinggungan langsung dengan Jakarta adalah Jawa Barat dan Banten," paparnya.

Pemprov DKI juga menggratiskan layanan transportasi umum untuk 15 golongan masyarakat, termasuk warga yang berdomisili di luar Jakarta. Untuk mendukung pembiayaan subsidi, Pemprov berencana menaikkan tarif parkir dan menerapkan Electronic Road Pricing (ERP).

"Kalau mau bawa mobil, silakan, tapi bayar. Sebaliknya, yang naik transportasi publik gratis," kata Pramono.

Pemenuhan Air Bersih: Kerja Sama dengan Jawa Barat dan Banten

Terakhir, Pramono menyinggung upaya pemenuhan kebutuhan air bersih di Jakarta. Saat ini, cakupan air bersih baru mencapai 71 persen. Pemprov DKI menargetkan seluruh warga Jakarta mendapatkan akses air bersih pada 2029. Jika pembangunan Waduk Karian mengalami kendala, Pemprov DKI siap mengambil alih proyek tersebut, yang tentunya membutuhkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten.

"Nah yang seperti ini pasti kami harus bekerja sama dengan Pemerintah Jawa Barat dan juga Pemerintah Banten," pungkasnya.