Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti perbedaan signifikan dalam kompleksitas permasalahan yang dihadapi provinsinya dibandingkan dengan DKI Jakarta. Perbedaan ini mencakup struktur pemerintahan, tata ruang, hingga dampak pembangunan di wilayah penyangga.

Dalam forum kerjasama daerah, Dedi menjelaskan bahwa Jawa Barat memiliki struktur pemerintahan yang unik, dengan bupati dan wali kota yang memiliki otonomi. Hal ini berbeda dengan Jakarta, di mana seluruh wilayah berada di bawah kendali pemerintah provinsi dan APBD DKI Jakarta yang terpusat. Kompleksitas ini diperparah dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai hampir 54 juta jiwa dan berbatasan langsung dengan provinsi lain.

Tantangan Tata Ruang dan Lingkungan

Tantangan utama yang dihadapi Jawa Barat adalah perubahan tata ruang yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan ini menyebabkan kekacauan dalam pengelolaan lahan dan air, termasuk degradasi hutan yang berdampak pada pendangkalan sungai-sungai penting seperti Jatiluhur dan Citarum. Dedi menyoroti bagaimana kapitalisasi lahan mengubah hutan menjadi perkebunan sayur, yang selanjutnya memicu pendangkalan sungai.

Permasalahan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Masalah lain yang disoroti adalah perubahan fungsi daerah aliran sungai (DAS) menjadi kawasan permukiman. Banyak rumah dibangun secara legal di DAS, sehingga relokasi menjadi proses yang mahal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya menyediakan rumah layak bagi masyarakat miskin yang terdampak normalisasi sungai.

Dampak Pembangunan di Parung Panjang

Wilayah Parung Panjang, Bogor Barat, juga menjadi perhatian Dedi. Daerah ini menjadi penyokong utama kebutuhan material bangunan untuk pembangunan di DKI Jakarta dan Tangerang. Akibatnya, masyarakat Parung Panjang menderita akibat kerusakan infrastruktur dan pencemaran udara.

Solusi dan Target

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penyelesaian masalah relokasi warga terdampak normalisasi sungai pada tahun berikutnya. Dedi menekankan pentingnya keberanian dari bupati dan wali kota untuk mengambil tindakan yang diperlukan, meskipun menghadapi tantangan dari masyarakat.

Upaya penataan ruang dan perbaikan lingkungan terus dilakukan dengan harapan dapat memulihkan kondisi sungai dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat.