Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Tim Pengawas Haji (Timwas) mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi inefisiensi anggaran dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Indikasi ini muncul berdasarkan laporan mengenai kualitas layanan yang tidak memenuhi standar, sehingga memicu pertanyaan mengenai alokasi dan penggunaan dana haji.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Jazilul Fawaid, menekankan perlunya audit komprehensif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi kerugian negara. Evaluasi menyeluruh ini penting agar tata kelola haji dapat diperbaiki secara sistematis.

"Perlu ada perhitungan yang cermat terhadap berbagai aspek, misalnya sektor transportasi," ujar Jazilul. Ia mencontohkan situasi ketika jamaah haji terpaksa berjalan kaki karena bus tidak tersedia, padahal anggaran untuk transportasi telah dialokasikan. "Jika bus tidak digunakan, biaya bahan bakar dan upah sopir seharusnya tidak dikeluarkan. Ini menimbulkan keuntungan bagi satu pihak, namun merugikan jamaah," tambahnya saat pertemuan Timwas Haji dengan Kepala Daker Madinah.

Selain transportasi, masalah konsumsi juga menjadi sorotan. Timwas Haji menerima laporan tentang praktik penggabungan sarapan dan makan siang dalam satu waktu, serta porsi makanan yang tidak mencukupi kebutuhan jamaah. Kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan dan berpotensi menimbulkan kerugian materiel bagi jamaah.

"Saat ini, fokus perhitungan baru pada kerugian moril. Namun, bagaimana dengan kerugian materiel yang diderita jamaah? Harus ada mekanisme yang jelas untuk menghitungnya," tegas Jazilul.

Lebih lanjut, Jazilul menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang oleh petugas haji yang tidak menjalankan tugasnya secara optimal namun tetap menerima tunjangan dan fasilitas. "Jangan sampai ada petugas yang diangkat tetapi tidak bekerja dengan baik, namun tetap menerima fasilitas. Ini juga merupakan bentuk kerugian negara yang harus dicegah," paparnya.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penyelenggaraan haji, Jazilul mendesak Kementerian Agama untuk lebih transparan dalam memberikan informasi terkait identitas petugas haji, sistem kerja, dan hasil evaluasi kinerja mereka. Transparansi ini dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan haji di masa mendatang berjalan lebih baik.

"Timwas sepenuhnya mendukung upaya Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji. Kami berharap ada pembelajaran dari pengalaman Daker Madinah yang dinilai relatif lebih tertib. Dari sana, kita dapat membangun sistem evaluasi yang lebih komprehensif dan akurat, termasuk menghitung potensi kerugian secara lebih detail," pungkasnya.

Daftar Sorotan:

• Transportasi: Ketidaktersediaan bus menyebabkan jamaah berjalan kaki, menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi penggunaan anggaran transportasi.
• Konsumsi: Penggabungan waktu makan dan porsi yang tidak memadai menjadi keluhan jamaah, memicu kekhawatiran tentang kerugian materiel.
• Petugas Haji: Potensi penyalahgunaan wewenang oleh petugas yang tidak bekerja optimal namun menerima fasilitas menjadi perhatian serius.
• Transparansi: Keterbukaan informasi mengenai petugas haji, sistem kerja, dan evaluasi kinerja dinilai krusial untuk meningkatkan akuntabilitas.
• Evaluasi: Sistem evaluasi yang lebih komprehensif dan akurat, termasuk perhitungan potensi kerugian, perlu segera dibangun.