Polemik Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon Soal Tragedi Mei 1998 Menuai Kritik Pedas dari DPR dan MPR

Polemik Pernyataan Fadli Zon Picu Reaksi Keras DPR dan MPR

Pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, terkait kasus kekerasan seksual pada tragedi Mei 1998 menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR dan MPR. Fadli Zon dianggap meremehkan atau bahkan menampik fakta kekerasan seksual yang terjadi pada kerusuhan tersebut. Pernyataan ini memicu kekhawatiran akan upaya penghapusan jejak kelam sejarah Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, secara tegas mengingatkan Fadli Zon untuk tidak menghilangkan fakta pemerkosaan yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998 dalam penulisan ulang sejarah nasional. Menurutnya, tragedi Mei 1998 merupakan tragedi kemanusiaan yang nyata dan telah diakui secara luas.

"Itu adalah tragedi kemanusiaan yang nyata. Jangan menghapus jejak kekerasan seksual yang nyata dan telah diakui oleh masyarakat luar. Komnas Perempuan juga sudah melaporkan," ujar Lalu. Ia juga menekankan pentingnya penulisan sejarah yang objektif dan tidak direduksi demi kepentingan kekuasaan.

Lalu juga menegaskan bahwa sejarah adalah fondasi jati diri bangsa, sehingga penulisan ulang sejarah harus dilakukan dengan memastikan kepentingan bangsa sebagai prioritas utama.

Komisi X DPR akan mengawal proyek penulisan ulang sejarah nasional yang digagas oleh Fadli Zon untuk memastikan tidak ada rekayasa sejarah. "Sejarah bukan milik kementerian, tapi milik rakyat. DPR mewakili rakyat dan punya tanggung jawab memastikan proses ini tidak menjadi rekayasa ingatan kolektif, melainkan rekonstruksi objektif," tegas Lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Fraksi PDI-P, Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul, meminta Fadli Zon untuk merujuk pada data dan fakta terkait kasus pemerkosaan pada kerusuhan Mei 1998. Bambang Pacul mengingatkan pernyataan Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, yang menyatakan penyesalannya atas kasus pemerkosaan yang terjadi.

"Terkait dengan tidak ada pemerkosaan, ya silakan dibaca Pak Habibie. Waktu itu Presiden Habibie, de jure Presiden, statement-nya apa? Ya silakan dibaca," ujar Bambang Pacul. Ia menambahkan bahwa subjektivitas dalam melihat sejarah dapat mempengaruhi interpretasi, sehingga Fadli Zon sebaiknya tidak merasa paling benar dalam menyikapi kasus ini.

Pernyataan BJ Habibie terkait Kasus Pemerkosaan Mei 1998

Berikut adalah pernyataan lengkap BJ Habibie pada 15 Juli 1998 terkait penyesalannya atas kasus pemerkosaan yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998:

"Setelah saya mendengar laporan dari ibu-ibu tokoh Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dengan bukti-bukti yang nyata dan otentik, mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun juga di bumi indonesia pada umumnya dan khususnya yang terjadi pada pertengahan bulan Mei 1998, menyatakan penyesalan yang mendalam terhadap terjadinya kekerasan tersebut yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia."

"Untuk hal itu, saya menyatakan bahwa pemerintah akan proaktif memberikan perlindungan dan keamanan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghindari terulangnya kembali kejadian yang sangat tidak manusiawi tersebut dalam sejarah bangsa Indonesia."

"Saya harapkan kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan segera kepada aparat pemerintah jikalau melihat adanya kecenderungan ke arah kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun juga dan dimana pun juga."

"Oleh karena itu, saya atas nama pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia, mengutuk berbagai aksi kekerasan panda peristiwa kerusuhan di berbagai tempat secara bersamaan, termasuk kekerasan terhadap perempuan."