Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah menimbang pemberian subsidi untuk layanan Transjabodetabek, sembari memprioritaskan pengembangan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah yang masih terisolasi.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa keputusan pemberian subsidi Transjabodetabek akan didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Jakarta.

"Jika transportasi publik dinilai memiliki urgensi tinggi, dan kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta membutuhkan subsidi dari Pemprov Jabar, maka hal tersebut akan kami pertimbangkan. Asalkan urgensinya memang mendasar bagi masyarakat," ujar Dedi Mulyadi.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kondisi geografis dan kebutuhan transportasi di Jawa Barat berbeda signifikan dengan DKI Jakarta. Ia menyoroti masih banyaknya desa di Jawa Barat yang belum memiliki akses transportasi publik yang memadai. Oleh karena itu, Pemprov Jabar memfokuskan diri pada peningkatan konektivitas di daerah-daerah terpencil.

"Prioritas kami saat ini adalah bagaimana menyediakan akses transportasi yang layak bagi anak-anak sekolah di desa-desa agar mereka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. Kami sedang memikirkan pengadaan bus sekolah dan moda transportasi publik lainnya untuk mengatasi jarak tempuh yang jauh," tambahnya.

Dengan demikian, meskipun memiliki tujuan yang sama dengan DKI Jakarta dalam mendorong penggunaan transportasi umum, Pemprov Jabar mengambil pendekatan yang berbeda dengan fokus utama pada pembangunan transportasi di wilayah-wilayah yang belum terlayani.

"Kami fokus menangani daerah-daerah yang saat ini masih terisolasi dan terpencil. Ini adalah tantangan yang berbeda dengan Jakarta," tegas Dedi Mulyadi.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan program subsidi transportasi yang mencakup 15 golongan masyarakat. Program ini bertujuan untuk mendukung integrasi sistem transportasi antarkota melalui Transjabodetabek. Untuk membiayai program subsidi ini, Pemprov DKI Jakarta berencana menaikkan tarif parkir dan menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP).

"Bagi yang ingin menggunakan mobil pribadi, silakan, tetapi ada biaya yang harus dibayar. Sebaliknya, bagi pengguna transportasi publik, kami berikan fasilitas gratis," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Sebagai bagian dari upaya integrasi ini, Pemprov DKI Jakarta telah membuka lima rute baru Transjabodetabek yang menjangkau wilayah penyangga seperti Banten, Bekasi, PIK 2, dan Bogor. Berikut adalah daftar rute yang telah diresmikan:

• Blok M–Alam Sutera (koridor S61): Dioperasikan sejak 24 April 2025, dengan waktu tempuh sekitar 95 menit.
• Vida Bekasi–Cawang (B41): Dioperasikan sejak 15 Mei 2025, dengan jarak tempuh 42 km dan durasi sekitar 1 jam 30 menit.
• PIK 2- Blok M (T31): Dioperasikan sejak 22 Mei 2025, dengan waktu tempuh 165 hingga 180 menit dan 24 titik pemberhentian.
• Transjabodetabek Bogor-Blok M (P11): Dioperasikan sejak 5 Juni 2025, dengan waktu tempuh sekitar 90 menit dan 22 titik pemberhentian.
• Sawangan- Lebak Bulus (D41): Dioperasikan sejak 4 Juni 2025, dengan waktu tempuh 70 menit dan 11 titik pemberhentian.