Perseteruan AKSI dan VISI: Dua Organisasi Musik Berjuang untuk Keadilan Royalti di Indonesia

Dunia musik Indonesia tengah dihebohkan oleh munculnya dua organisasi yang sama-sama memperjuangkan hak cipta dan royalti bagi para pencipta lagu, namun dengan pendekatan yang berbeda. AKSI, dipimpin oleh Piyu Padi Reborn dengan Ahmad Dhani sebagai penasihat, fokus pada kesejahteraan komposer dan penerapan direct licensing untuk menghindari peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dianggap kurang efektif. Strategi ini telah menuai hasil, terbukti dengan kasus kemenangan Ari Bias, anggota AKSI, atas gugatan royalti terhadap Agnez Mo yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan denda sebesar Rp 1,5 miliar. Kemenangan ini sekaligus menunjukkan keberanian AKSI dalam memperjuangkan hak-hak komposer secara langsung.

Di sisi lain, muncul VISI, organisasi yang digawangi oleh Armand Maulana dan sejumlah musisi ternama lainnya, seperti Kunto Aji, Ariel Noah, dan Bunga Citra Lestari. Berbeda dengan AKSI, VISI memilih jalur hukum dan advokasi melalui jalur pemerintah. Mereka telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan masukan terkait regulasi hak cipta dan royalti. VISI juga mengajukan uji materi terkait regulasi pembayaran hak cipta dan persentase royalti untuk komposer ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini menunjukkan strategi VISI yang lebih menekankan pada perubahan regulasi melalui jalur konstitusional.

Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan industri musik Indonesia dengan memastikan keadilan bagi para pencipta lagu, persepsi publik seolah menempatkan AKSI dan VISI sebagai pihak yang saling berseberangan. Tuduhan bahwa VISI hadir untuk menandingi AKSI pun beredar. Namun, baik Armand Maulana maupun Ahmad Dhani membantah adanya persaingan. Armand Maulana menegaskan bahwa VISI bertujuan memberikan masukan dari perspektif penyanyi, sementara Ahmad Dhani menyatakan bahwa tidak ada konflik dan banyak anggota VISI yang mendukung AKSI. Pernyataan Ahmad Dhani yang menyebutkan bahwa hanya Once Mekel yang mendukung Agnez Mo di antara 30 anggota VISI, menunjukkan adanya perbedaan persepsi dan dukungan antar musisi terhadap kedua organisasi ini.

Perbedaan pendekatan antara AKSI dan VISI dalam memperjuangkan hak cipta dan royalti mencerminkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh industri musik Indonesia. AKSI dengan pendekatan direct licensing dan jalur hukum langsung, sementara VISI dengan jalur advokasi dan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, menunjukkan beragamnya strategi yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan yang sama. Perlu diperhatikan bahwa kedua organisasi ini sebenarnya memiliki potensi untuk bersinergi dan memperkuat suara para pencipta lagu di Indonesia. Persatuan dan kerjasama antara AKSI dan VISI akan menjadi kekuatan yang jauh lebih besar dalam memperjuangkan hak-hak musisi Indonesia.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh kedua organisasi ini patut diapresiasi. Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya terletak pada penegakan hak cipta dan royalti, tetapi juga pada harmonisasi kepentingan antara komposer, penyanyi, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam industri musik. Semoga ke depannya, AKSI dan VISI dapat menemukan titik temu dan bekerja sama untuk menciptakan ekosistem musik Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan.