Presiden Prabowo Intervensi Sengketa Empat Pulau: Upaya Redam Ketegangan Aceh-Sumatera Utara?

Polemik terkait status administratif empat pulau yang terletak di perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto mengambil alih penanganan isu ini, sebuah langkah yang dipandang sebagai upaya koreksi terhadap keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sebelumnya memicu kontroversi.

Keputusan Kemendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang menetapkan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, memicu reaksi keras dari Pemerintah Aceh dan berbagai elemen masyarakat. Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menilai intervensi Presiden Prabowo sebagai respons terhadap ketidaksempurnaan dalam keputusan Mendagri. Ia menekankan pentingnya sensitivitas dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan Aceh, mengingat sejarah konflik bersenjata yang pernah dialami wilayah tersebut.

Nasir Djamil menjelaskan bahwa dari perspektif sejarah, administrasi, dan penamaan, keempat pulau tersebut secara tradisional berada di bawah kewenangan Aceh. Kesalahan dalam pengajuan data pulau oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2009 menjadi salah satu pemicu permasalahan ini. Meskipun telah dilakukan koreksi dan pengajuan ulang, pemerintah pusat belum memberikan respons yang memadai.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan penyelesaian sengketa ini dalam waktu dekat. Pengambilalihan isu ini oleh Presiden diharapkan dapat meredakan ketegangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya antara Aceh dan Sumatera Utara.

Langkah Presiden Prabowo ini dipandang sebagai upaya untuk mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan aspek historis, administratif, dan politis. Sensitivitas terhadap kondisi Aceh, yang memiliki sejarah konflik, menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian sengketa ini.

Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam polemik ini:

• Keputusan Kemendagri: Keputusan Kemendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 menjadi pemicu utama polemik.
• Reaksi Aceh: Pemerintah Aceh dan masyarakat setempat menolak penetapan keempat pulau sebagai bagian dari Sumatera Utara.
• Intervensi Presiden: Presiden Prabowo Subianto mengambil alih penanganan isu ini untuk mencari solusi terbaik.
• Aspek Historis: Sejarah dan administrasi menunjukkan bahwa keempat pulau secara tradisional berada di bawah kewenangan Aceh.
• Target Penyelesaian: Presiden Prabowo menargetkan penyelesaian sengketa ini dalam waktu dekat.

Dengan intervensi langsung Presiden, diharapkan polemik ini dapat diselesaikan secara adil dan bijaksana, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait.