Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa realisasi belanja negara hingga akhir Mei 2025 telah mencapai angka signifikan, yaitu Rp 1.016,3 triliun. Angka ini setara dengan 28,1% dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang mencapai Rp 3.621,3 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pencapaian ini menunjukkan tren positif dalam pengelolaan anggaran negara, dengan realisasi belanja yang mendekati separuh dari total anggaran seiring berjalannya waktu hingga pertengahan tahun.

Rincian realisasi belanja negara menunjukkan bahwa belanja pemerintah pusat mencapai Rp 694,2 triliun atau 25,7% dari target Rp 2.701,4 triliun. Belanja Kementerian/Lembaga (KL) berkontribusi sebesar Rp 325,7 triliun dari pagu anggaran Rp 1.160,1 triliun, atau sekitar 28,1%. Sementara itu, belanja non-KL yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara, termasuk di dalamnya pembayaran pensiun dan subsidi, mencapai Rp 368,5 triliun, atau 23,9% dari total anggaran Rp 1.541,4 triliun. Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp 322 triliun, mencapai 35% dari target Rp 919,9 triliun, menunjukkan laju yang lebih cepat dibandingkan belanja pemerintah pusat.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyoroti adanya percepatan belanja barang dan belanja modal pada bulan Mei 2025, setelah sebelumnya percepatan terjadi pada belanja perlindungan sosial. Belanja KL sebesar Rp325,7 triliun tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp 123,9 triliun dan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 48,8 triliun.

Belanja pegawai sendiri terdiri dari:

• Gaji dan tunjangan sebesar Rp 81,2 triliun.
• Tunjangan kinerja (tukin), lembur, dan lain-lain sebesar Rp 42,7 triliun.

Pemerintah juga telah mengalokasikan dan mulai membayarkan Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dan daerah, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dengan alokasi sebesar Rp 49,4 triliun dan realisasi hingga saat ini sebesar Rp 32,8 triliun.

Selain itu, terdapat percepatan pada belanja modal yang terealisasi sebesar Rp 55,6 triliun hingga Mei. Khusus di bulan Mei, realisasi belanja modal mencapai Rp 18,9 triliun, hampir setengah dari total realisasi selama empat bulan sebelumnya. Belanja barang juga mengalami peningkatan, mencapai Rp 97,4 triliun hingga akhir Mei, dengan Rp 26,6 triliun di antaranya dibelanjakan pada bulan Mei. Belanja barang ini mencakup pelayanan KL kepada masyarakat sebesar Rp 50,6 triliun, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 4,1 triliun untuk 89.000 sekolah, operasional KL sebesar Rp 27,9 triliun untuk pelayanan keamanan lalu lintas, konektivitas, distribusi bantuan, dan lain-lain.

Belanja barang juga dialokasikan untuk layanan masyarakat melalui Badan Layanan Umum (BLU), termasuk subsidi biodiesel sebesar Rp 15,8 triliun, layanan kesehatan masyarakat sebesar Rp 7,5 triliun, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp 2,2 triliun untuk 10.500 mahasiswa. Komponen lainnya termasuk pemeliharaan aset negara sebesar Rp 9,4 triliun, serta belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar Rp 7,7 triliun.