Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi online (judol) yang meresahkan masyarakat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) terkait pemberantasan judi online saat ini sedang memasuki tahap finalisasi. Diharapkan, PP ini dapat segera diselesaikan dan diimplementasikan dalam waktu dekat.

"Saat ini proses harmonisasi sedang berlangsung intensif, dan kami menargetkan penyelesaian dalam waktu dekat," ujar Supratman di kantor Kemenkumham, Jakarta, pada Selasa (17/6/2025). Menkumham menambahkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM mendapat tugas utama untuk melakukan harmonisasi peraturan ini, dan prosesnya berjalan sesuai rencana.

Penegasan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan judi online sebagai prioritas utama pemerintah. Presiden menyadari dampak negatif judi online yang sangat merugikan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.

"Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya upaya pencegahan dan penindakan judi online. Dampaknya sangat besar, dan kita harus bertindak cepat," tegas Supratman.

Saat ini, Menkumham masih menunggu laporan dari Direktorat Jenderal Perundang-undangan terkait materi muatan yang sedang dimatangkan bersama seluruh kementerian terkait. Koordinasi antar kementerian ini penting untuk memastikan PP yang dihasilkan komprehensif dan efektif.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutya Hafid, juga telah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan PP terkait penindakan judi online. PP ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam memberantas praktik ilegal ini.

"Presiden telah membahas perkembangan penanganan judi online dan memutuskan untuk mengeluarkan aturan, kemungkinan dalam bentuk PP, yang akan mengatur lebih tegas upaya kita melawan judi online," kata Meutya usai rapat bersama Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).

Meutya juga menekankan pentingnya kepatuhan platform digital terhadap aturan yang berlaku. Pemerintah akan terus menggencarkan pemblokiran konten-konten yang terkait dengan judi online dan pornografi.

"Kami akan terus meningkatkan upaya sesuai arahan presiden untuk menangani judi online secara berkelanjutan. Tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kami, tetapi juga kepolisian, kejaksaan, dan pihak-pihak terkait lainnya," pungkasnya.