Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi kerusakan infrastruktur di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Respon positif ini muncul setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan keprihatinannya mengenai dampak distribusi material pembangunan Jakarta yang menyebabkan kerusakan parah di wilayah tersebut.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dengan pihak manapun demi kepentingan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/6/2025), sebagai tanggapan atas keluhan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU).

Dalam forum tersebut, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mampu menangani perbaikan infrastruktur di Parung Panjang sendirian. Ia memperkirakan dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun untuk membangun kembali kawasan tersebut secara menyeluruh. Dana sebesar itu dinilai terlalu besar untuk ditanggung sendiri oleh Jawa Barat, mengingat luasnya wilayah provinsi tersebut dan banyaknya kecamatan yang membutuhkan perhatian.

"Baru tahun ini pemerintah provinsinya turun tangan menangani. Kalau dibuat jalan bermutu itu memerlukan Rp 1,2 triliun. Tetapi tidak mungkin Jawa Barat Rp 1,2 triliun untuk recovery satu kecamatan, karena kita sangat luas kecamatannya lebih dari 600 kecamatan," ujar Dedi.

Parung Panjang selama ini menjadi pemasok utama material bangunan untuk berbagai proyek besar di Jakarta dan Tangerang. Aktivitas pertambangan dan lalu lintas truk pengangkut material yang intensif telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan, terutama jalan. Selain itu, masyarakat sekitar juga terdampak oleh polusi udara dan debu yang memicu masalah kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

"Infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ISPA," kata Dedi dengan nada prihatin.

Oleh karena itu, Dedi Mulyadi menyerukan kesadaran kolektif dari daerah-daerah yang menerima manfaat dari aktivitas ekonomi di Parung Panjang, khususnya Jakarta dan Banten, untuk ikut bertanggung jawab membenahi kerusakan yang ditimbulkan. Ia menekankan perlunya dialog dan kerjasama antar daerah untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

"Harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang dengan DKI, pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta yang melahirkan multiplier effect dan lahirnya orang-orang kaya baru di bidang properti, itu melahirkan kemiskinan dan residu pembangunan penderitaan bagi rakyat Jabar, harus ada recovery yang dilakukan secara bersama," imbuhnya.

Dengan adanya respon positif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diharapkan kerjasama lintas daerah ini dapat segera terwujud dan memberikan dampak positif bagi perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Parung Panjang.