Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memasukkan proyek pembangunan tanggul laut raksasa, atau yang dikenal sebagai giant sea wall, ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2024-2029. Desakan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya risiko banjir rob dan potensi dampak kenaikan permukaan air laut di wilayah pesisir utara Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menekankan urgensi proyek ini. Menurutnya, proyek tanggul laut bukan hanya sekadar infrastruktur, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk melindungi Jakarta dari ancaman bencana hidrometeorologi yang semakin nyata. Judistira menyampaikan bahwa pemerintah pusat juga telah memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini, menggarisbawahi pentingnya pembangunan tanggul laut sebagai solusi jangka panjang.

Judistira juga menyoroti kompleksitas rencana pembangunan tanggul laut yang terus berkembang. Semula, target pembangunan tanggul adalah sepanjang 12 kilometer. Namun, seiring dengan perkembangan kajian dan analisis, target tersebut ditingkatkan menjadi 19 kilometer. Perubahan ini tentu berimplikasi pada kebutuhan anggaran yang lebih besar dan perencanaan yang lebih matang. Oleh karena itu, Judistira menekankan pentingnya penganggaran jangka panjang yang terintegrasi ke dalam APBD hingga tahun 2029.

"Anggaran yang sangat besar dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak kenaikan air laut, dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memenuhinya melalui penetapan APBD," ujar Judistira.

Selain isu tanggul laut, Judistira juga menyinggung permasalahan cakupan layanan air bersih perpipaan di Jakarta yang dinilai masih belum optimal. Menurutnya, cakupan layanan yang baru mencapai 60 persen masih jauh dari harapan. Ia berharap agar target 40 persen peningkatan cakupan layanan air bersih dapat direalisasikan hingga tahun 2029.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya menyatakan kesiapan Pemprov DKI Jakarta untuk berkontribusi dalam pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 19 kilometer. Pramono juga memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta siap mengalokasikan anggaran sekitar Rp 5 triliun dari APBD setiap tahunnya untuk mendukung proyek strategis ini. Anggaran dari Pemprov DKI Jakarta akan dikombinasikan dengan anggaran dari pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi proyek.

"Jakarta akan mendapatkan bagian pembangunan tanggul sepanjang 19 kilometer. Angka ini memang tidak kecil, tetapi proyek ini merupakan investasi jangka panjang. Jakarta tentunya akan mempersiapkan segala sesuatunya," kata Pramono.

Dengan adanya komitmen dari Pemprov DKI Jakarta dan dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan proyek pembangunan tanggul laut raksasa dapat segera direalisasikan. Realisasi proyek ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi wilayah pesisir utara Jakarta dari ancaman banjir rob dan kenaikan permukaan air laut, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta secara keseluruhan.

Upaya lain juga termasuk peningkatan layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan mendasar warga Jakarta. Dengan demikian, penanganan masalah banjir rob dan peningkatan layanan air bersih menjadi agenda prioritas bagi Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan Jakarta yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Daftar Isu Penting:

• Pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Jakarta.
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2029.
• Ancaman banjir rob dan kenaikan permukaan air laut.
• Anggaran pembangunan tanggul laut dari APBD DKI Jakarta dan pemerintah pusat.
• Cakupan layanan air bersih perpipaan di Jakarta.