Kemenkeu dan Satgassus Polri Bersinergi Optimalkan Penerimaan Negara

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan koordinasi dengan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pertemuan antara Kemenkeu dan Satgassus diadakan di kantor Kemenkeu, dihadiri oleh seluruh anggota Satgassus.

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dengan Satgassus dalam mengamankan penerimaan negara. Koordinasi akan difokuskan pada pencegahan dan penindakan terkait potensi kebocoran penerimaan negara. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2025.

"Kami berkomitmen untuk berkoordinasi dan bersinergi khususnya untuk mengamankan penerimaan negara baik dari sisi pencegahan maupun dari sisi penindakan," ujar Bimo.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyambut baik pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, yang berfokus pada pendampingan kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara di berbagai sektor. Menurutnya, langkah ini penting untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat.

"Tentu adalah merupakan hal yang positif untuk terus mendukung karena tadi APBN kita yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa inisiatif pembentukan Satgassus oleh Kapolri Jenderal Sigit merupakan langkah positif dan bukan hal yang baru. Satgassus dari Kepolisian Republik Indonesia sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun terakhir.

Pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dengan fokus membantu kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara di berbagai sektor. Novel Baswedan ditunjuk sebagai Wakil Kepala Satgassus.

Satgassus ini diketuai oleh Herry Muryanto dan beranggotakan mantan pegawai KPK yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus korupsi dan ahli dalam tata kelola pemerintahan. Anggota Satgassus sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi.

Yudi Purnomo Harahap, anggota Satgassus, menjelaskan bahwa selama 6 bulan terakhir, Satgassus telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Satgassus melakukan peninjauan langsung ke lapangan, termasuk Pelabuhan di Jawa Timur pada 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa Bali pada 11-13 Juni 2025.

Hotman Tambunan, ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan, mengidentifikasi potensi peningkatan pendapatan negara di sektor perikanan. Satgassus mendampingi para pemangku kepentingan lintas instansi, lembaga, dan kementerian, baik pusat maupun daerah, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perhubungan RI, serta pemerintah provinsi, dalam upaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor perikanan.

"Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat," kata Yudi Purnomo.

Dalam kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Jawa Timur, dan Pelabuhan Perikanan di Benoa, Bali, Satgassus menemukan permasalahan yang perlu segera diselesaikan, seperti banyaknya kapal penangkap ikan di bawah atau di atas 30 GT yang menangkap ikan di atas 12 mil laut tanpa izin penangkapan ikan.

"Dengan demikian, atas ikan hasil tangkapan kapal tak berizin tersebut tidak dapat dipungut PNBP-nya. Beberapa kapal tersebut memang telah mengajukan perizinan tetapi masih terkendala dan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama," ujar Yudi.