Luhut Dorong Audit Program Makan Bergizi Gratis, Pastikan Efektivitas dan Transparansi Anggaran Rp 171 Triliun

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memastikan efektivitas program yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp 171 triliun tersebut, serta untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Keberhasilan MBG, yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat hingga tahun mendatang, sangat bergantung pada implementasi yang tepat sasaran dan terukur, sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebuah audit independen menjadi kunci untuk memastikan hal tersebut.

Luhut menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap program ini, mengingat skala dan dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain dampak langsungnya pada peningkatan gizi anak dan ibu hamil, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 2,6 persen. Data lapangan menunjukkan dampak positif yang nyata dari program ini terhadap sektor pertanian, khususnya peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam, yang berujung pada penyerapan hasil produksi dalam negeri dan penguatan sektor pertanian. Hal ini menegaskan bahwa MBG tidak hanya berdampak positif pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki multiplier effect bagi perekonomian Indonesia.

Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan peran krusial teknologi pemerintahan (Govtech) dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan program MBG. Digitalisasi, menurutnya, merupakan kunci untuk mempercepat transformasi berbagai sektor, membangun ekonomi nasional yang lebih kompetitif, dan menciptakan kesempatan yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Implementasi teknologi yang tepat akan membantu meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.

Saat ini, MBG telah terlaksana di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat, yang dilayani oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG berperan vital dalam menjaga kualitas makanan dan kelancaran distribusi. Pemerintah menargetkan operasional 32.000 SPPG hingga akhir 2025 untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Namun, perlu adanya pengawasan yang ketat agar peningkatan jumlah SPPG ini dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan distribusi agar bantuan benar-benar sampai ke tangan penerima manfaat yang tepat.

Audit yang direncanakan ini diharapkan akan menghasilkan temuan yang komprehensif dan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas program MBG ke depan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Berikut poin penting terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG):

• Anggaran Rp 171 triliun
• 82,9 juta penerima manfaat (target)
• 2 juta penerima manfaat (saat ini)
• 38 provinsi tercakup
• 722 SPPG beroperasi (saat ini)
• Target 32.000 SPPG hingga akhir 2025
• Potensi penurunan kemiskinan 2,6 persen
• Dampak positif terhadap sektor pertanian
• Pentingnya peran Govtech dalam peningkatan efisiensi dan transparansi